Sinar Migran

Tarik ulur pemberlakuan zero cost: mungkinkah zero cost terwujud tanpa kontrak mandiri?

Pernyataan Sikap  menanggapi penundaan pemberlakuan zero cost bagi buruh migran

TEGAKKAN ZERO COST TANPA MEMBEBANI BURUH MIGRAN DAN MAJIKAN

SEGERA CIPTAKAN SISTEM PENUNTUTAN OVERCHARGING TERHADAP P3MI
 
Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) menyampaikan kekecewaan yang sangat mendalam atas keputusan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang menunda penerapan aturan Zero Cost selama 6 bulan kedepan atau hingga 15 Juli 2021. BP2MI beralasan hal ini dilakukan karena ketidaksiapan Pemerintah Daerah dan calon pemberi kerja (majikan) di negara-negara tujuan penempatan.
 
Padahal seluruh buruh migran diluar negeri sudah tidak sabar menunggu pemberlakuan  Peraturan Badan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI, yang harusnya efektif mulai pada tanggal 15 Januari 2021 kemarin. Akan tetapi, kebahagiaan tersebut tertunda lagi. Harapan untuk bisa bebas dari jeratan biaya penempatan dan bisa menikmati gaji seutuhnya kini sirna.
 
Penundaan ini berdampak besar terhadap kelangsungan hidup buruh migran yang sudah tercekik di tengah pandemi COVID-19. Sebagai sebuah aliansi yang menaungi buruh migran diluar negeri dan keluarganya di Indonesia yang bertahun-tahun memperjuangkan penghapusan overcharging, JBMI mempertanyakan itikad pemerintah Indonesia. “Benarkan pemerintah bersungguh-sungguh ingin membebaskan Buruh Migran dari beban biaya penempatan? Atau ini cuma sekedar janji manis untuk meredam hati pahlawan devisa yang sedang menderita akibat krisis virus corona?”
 
Jika negara serius ingin membebaskan buruh migran dari beban biaya penempatan yang sangat tinggi, maka pertama dan utama pemerintah Indonesia harus menghapus terlebih dahulu komponen-komponen biaya yang tidak diperlukan dan membebani seperti tes psikolog, tes kesehatan, asuransi penempatan, biaya administrasi, biaya PAP, biaya uji kompetensi, biaya notarisasi, biaya pelatihan dan biaya-biaya lain dalam rangka memenuhi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri yang tidak dikategorikan sebagai biaya penempatan tetapi harus dibayar oleh calon buruh migran.
 
Biaya-biaya tersebut sengaja diciptakan dan dijadikan celah oleh pemerintah Indonesia untuk mencari keuntungan dari buruh migran dan majikan. Kini pemerintah galau siapa yang akan menanggung serentatan komponen biaya tersebut? Pemerintah berencana melimpahkannya ke calon majikan tetapi diprotes keras, seperti yang terjadi di Taiwan dan di Hong Kong, karena para majikan sendiri terjepit ditengah pandemi COVID-19.
 
Kedepan tidak menutup kemungkinan pemerintah dan PPTKIS akan menciptakan skema-skema baru untuk memungut biaya dari calon buruh migran dan majikan, baik secara tunai atau lewat sistem pinjaman. Pada akhirnya, majikan sendiri akan merasa diperas sehingga majikan akan semakin memperbudak Buruh Migran. Seperti yang terjadi di Arab Saudi, majikan telah membayar seluruh biaya penempatan, sehingga merasa telah “membeli” buruh migran itu dan berhak memperlakukan semaunya.
 
Selama masa penundaan zero cost, JBMI sudah menemukan praktek dimana PPTKIS memungut biaya tunai dari calon Buruh Migran diawal sebelum keberangkatan yang berkisar antara Rp. 6 juta hingga Rp. 18 juta. Sementara itu, di Hong Kong majikan dipungut biaya sangat mahal sekitar HK$ 15,000 (sekitar Rp. 27 juta) atau lebih ini diluar biaya karantina.
 
JBMI menilai, bahwa kebijakan zero cost tidaklah benar-benar mengurangi dan menghapuskan beban biaya penempatan tetapi hanya mengalihkan saja kepada pihak lain, yaitu calon majikan. Besar kemungkinan, calon buruh migran tetap akan dikenai biaya-biaya yang majikan dan pemerintah tidak mau membayarnya.
 
Ini artinya, pemerintah Indonesia tidak ingin rugi. Disatu sisi ingin tetap mengekspor tenaga kerja keluar negeri untuk mengurangi pengangguran dan mendapatkan pemasukan atau devisa. Disisi lain pemerintah ingin tetap mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk menutupi dampak krisis yang semakin memburuk dengan mengorbankan buruh migran dan keluarganya. Pemerintah tidak pernah peduli dengan penderitaan buruh migran ditengah pandemi. Satu-satunya kepentingan pemerintah adalah melanjutkan proyek-proyek globalisasi neoliberal di Indonesia yang nyata-nyata hanya menguntungkan investor-investor asing, dengan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan mendesak rakyat seperti makanan, kesehatan, perumahan, pendidikan dan lain sebagainya.  
 
Zero Cost akan sangat sulit  dipraktekan jika pemerintah terus menerus mengingkari hak buruh migran untuk melakukan kontrak mandiri dan tetap memaksa buruh migran masuk P3MI. Lebih dari itu, tidak ada jaminan P3MI dan agen akan mematuhi aturan zero cost jika hak buruh migran untuk menuntut dan mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran ini tidak ditegakkan secara hukum oleh pemerintah Indonesia. Zero cost akan menjadi peraturan macan kertas yang tidak membuat P3MI dan agen takut.
 
Untuk ini, JBMI menuntut pemerintah Indonesia untuk:
 

  1. Mencabut komponen-komponen biaya yang tidak diperlukan dan membebani buruh migran.
  2. Transparansi terkait soal biaya penempatan dan proses pembayarannya
  3. Menegakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus biaya penempatan yang sangat tinggi (Overcharging)
  4. Memberlakukan Kontrak Mandiri dan berhenti memaksa PRT migran menggunakan jasa P3MI

27 Januari 2021

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *