Sinar Migran

SURAT JBMI KEPADA MENTERI LUAR NEGERI

SELAMATKAN KORBAN KOREKSI DATA PASPOR

Kepada

Yth. Ibu Retno L.P. Marsudi

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Ibu dan seluruh jajaran staf Kementerian Luar Negeri. Semoga bulan suci ini memberi kekuatan dan barokah kepada Ibu dalam menjalankan tugas negara.

Kami menghaturkan banyak terima kasih atas kesediaan dan upaya yang sudah Ibu lakukan selaku Menteri Luar Negeri untuk membela buruh migran Indonesia diluar negeri dan khususnya upaya untuk membela para korban pemalsuan data paspor yang saat ini sedang menghadapi kriminalisasi dan deportasi baik di Hong Kong maupun negara tujuan lainnya.

Kami sangat menghargai kesediaan Ibu untuk bertemu dengan perwakilan JBMI-Hong Kong guna bersama-sama membahas dan memecahkan persoalan yang muncul di kalangan Buruh Migran Indonesia setelah penerapan paspor biometric berbasiskan SIMKIM.

Pertama dan utama persoalan buruh migran Indonesia adalah pemalsuan data paspor yang dilakukan oleh PJTKI yang memberangkatkan. Sesuai mandat UUPPTKILN No. 39/2004, semua calon BMI diwajibkan untuk diproses dan diberangkatkan PJTKI. Dalam hal ini termasuk pengurusan surat-surat pemberangkatan dan pembuatan paspor. Kami menemukan motif PJTKI untuk memalsukan data paspor calon BMI adalah untuk memperpendek birokrasi pengurusan dokumen demi mempercepat pemberangkatan. PJTKI melakukan ini karena mayoritas calon BMI berasal dari pedesaan yang jauh dan sulit dijangkau, sementara lokasi PJTKI ada di kota-kota besar.

Ketika merekrut, PJTKI ini tidak mengarahkan dan memandu calon BMI dengan benar, tidak memberitahu surat-surat apa yang harus dilengkapi berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia. Pendeknya, PJTKI memotong proses dengan menyulap data-data mereka. Padahal ketika mendaftarkan diri ke PJTKI, semua calon BMI sudah menyerahkan dokumen dan surat pendukung asli seperti Kartu keluarga, ijasah, surat orang tua/wali, KTP, surat nikah.

Ketika pengurusan paspor di kantor-kantor imigrasi di Indonesia, PJTKI umumnya menggiring para calon BMI dalam jumlah yang tidak sedikit atau antara 10 – 20 orang. Para calon BMI ini hanya disuruh antri, lalu foto dan tanda tangan. Sementara formulir aplikasi pembuatan paspor dan yang lain-lain sudah diisi oleh PJTKI. Calon BMI tidak pernah diberitahu apa yang tertulis disana.

Disisi lain, berdasarkan aturan keimigrasian, calon BMI/BMI tidak diijinkan mengurus paspor secara mandiri dengan alasan untuk menghindari human trafficking. Calon BMI/BMI diharuskan membawa surat rekomendasi dari disnaker dan PJTKI yang memberangkatkan. Tanpa ini, mereka tidak akan pernah diperbolehkan membuat paspor sendiri untuk tujuan bekerja keluar negeri.

Setelah paspor biometrik berbasis SIMKIM diterapkan, persoalan pemalsuan data paspor di kalangan buruh migran menjadi bumerang bagi BMI dan pemerintah Indonesia sendiri. Bagi BMI korban pemalsuan data kini dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, yaitu antara mengubah data yang berarti harus menghadapi resiko kriminalisasi pemerintah Hong Kong atau pulang dan tidak pernah bisa kembali bekerja di Hong Kong.

Bagi BMI yang mayoritas adalah tulang punggung keluarga, kebijakan ini seperti “sudah jatuh tertimpa tangga”. BMI yang sudah jadi korban pemalsuan data oleh PJTKI, kini jadi korban lagi kriminalisasi pemerintah Hong Kong. Sedihnya, pihak yang melaporkan ke pemerintah Hong Kong justru pemerintah Indonesia sendiri.

Maka dari itu kami mewakili BMI korban pemalsuan data paspor oleh PJTKI memohon kepada Ibu selaku Menteri Luar Negeri untuk mempertimbangkan tuntutan kami dan menyelamatkan BMI korban pemalsuan data paspor dari ancaman kriminalisasi, deportasi dan kehilangan lapangan kerja.

Tuntutan kami sebagai berikut :

  • Melakukan upaya diplomatic dan menciptakan MoA dengan pemerintah Hong Kong dan negara-negara penempatan lain dimana paspor biometric berbasi SIMKIM. MoA tersebut harus menjamin tidak ada WNI termasuk BMI yang dikriminalisasikan, dideportasi dan dilarang bekerja karena koreksi data.
  • Menyediakan pengacara kompeten untuk mendampingi buruh migran korban pemalsuan data yang dikriminalisasikan oleh pemerintah Hong Kong dan di negara-negara dimana koreksi data diberlakukan

Berdasarkan pertemuan perwakilan JBMI Hong Kong dengan KJRI-Hong Kong beberapa waktu lalu. Tuntutan kami untuk kepada KJRI-Hong Kong adalah :

  1. Membuat pamflet atau selebaran yang bisa disebarkan kepada seluruh BMI baik yang di kota Hong Kong maupun di daerah New Territories dan Kowloon, yang mencakup informasi tentang :
  • Tata cara booking pembuatan Pasport
  • Syarat pembuatan paspor bagi BMI/TKI
  • Persyaratan yang harus disiapkan bagi BMI yang paspornya di Endorsement atau data paspor salah
  • Pengaduan KJRI terkait booking paspor dan masalah ketenagakerjaan lain
  1. Memfasilitasi booking paspor bagi BMI yang tidak punya/paham dengan Smartphone/ online dengan cara :
  • Membuka layanan telephone khusus booking paspor dimana BMI bisa langsung telpon dan tahu nomer antrian pembuatan paspor
  • Membuka layanan telephone bagi BMI yang ingin merubah jadwal antrian pembuatan paspor yang telah melakakukan booking paspor via App ataupun Online, sehingga mereka tidak perlu datang ke KJRI/Walk in untuk mendapatkan nomer antrian baru.
  • Booking paspor melalui telephone juga dimaksudkan untuk mengurangi jumlah antrian di KJRI dan mengurangi kebingungan BMI saat mereka datang ke KJRI harus mengantri di loket nomer berapa.
  1. Menambah staf pelayanan pembuatan paspor
  1. Melakukan sosialisasi secara luas kepada buruh migran terkait dengan paspor dan koreksi data paspor pada BMI/WNI di Hong Kong
  1. Melakukan pertemuan dengan BMI yang sudah teridentifikasi memiliki data paspor yang dipalsukan
  2. Menghapuskan biaya legalisir dan terjemahan dokumen pendukung untuk BMI yang menjadi korban koreksi data paspor

Sementara bagi korban yang sudah dipenjara dan sedang menghadapi persidangan, JBMI meminta untuk:

  • Melakukan upaya diplomasi untuk membebaskan BMI yang dipenjara
  • Melakukan pertemuan dengan beberapa pengacara dalam upaya hukum untuk membebaskan korban yang saat ini sedang menunggu persidangan

JBMI juga melampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan :

  1. Hasil Survey Pemalsuan Data Paspor JBMI Hong Kong
  2. Fakta korban-korban pemalsuan data yang dituntut pemerintah Hong Kong
  3. Data pengaduan JBMI dari Januari – April 2016 termasuk daftar korban yang dipenjara dan sedang menunggu persidangan

Demikian informasi dan tuntutan kami sampaikan. Semoga segera mendapatkan tindakan cepat agar tidak ada lagi korban yang jatuh. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Kami

Sringatin

Koordinator JBMI-Hong Kong dan Macau

Tembusan :

  1. Bapak Chalief Akbar, Konsulat Jenderal Hong Kong
  2. Bapak Yasona H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM RIMKRL5616IMG_7883
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *