November 30, 2020

Sinar Migran

Media Informasi Pemberdayaan Buruh Migran

Sudahkah Bantuan Sosial Pemerintah Tepat Sasaran Penuhi Kebutuhan Hidup Dimasa Pandemi

Purbalingga-SM, Tujuh bulan berlalu sejak Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia dikonfirmasi positif terjangkit virus Corona.

Menurut situs worldometers, hingga saat ini Rabu (21/10/2020) total kasus di Indonesia tercatat sebanyak  365,240 orang, meninggal 12,617 orang dan dinyatakan sembuh sebanyak 289,243 orang.

Dampaknya cukup memukul keras perekonomian Indonesia. Aktivitas yang  melibatkan kumpulan orang dalam jumlah yang banyak dilarang. Sekolah tatap muka diganti dengan sekolah online, pekerja kelas menengah keatas sebagian besar melakukan work from home ( WFH).

Sementara kalangan bawah yang menggantungkan harapan dengan bekerja hari ini untuk makan satu dua hari tidak mampu mengamankan periuk nasi. Disisi lain, sektor jasa bahkan sempat tidak bergerak, daya beli anjlok, dan pengangguran dimana mana akibat produksi terhambat dan perusahaan mengurangi jumlah pekerjanya.

Menyikapi dampak pandemi, sejak bulan Maret 2020 pemerintah pusat, daerah dan desa mulai berkoordinasi memberi program penyaluran bantuan Sosial (BanSos) untuk masyarakat terdampak Covid-19. Mulai dari uang tunai, sembako, subsidi listrik, pulsa internet dan bantuan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga kartu Pra Kerja yang masing masing bernilai total  milyaran rupiah.

Tri, selaku pelaku usaha kecil produsen  kripik olahan hasil kebun asal Jawa tengah mengaku usahanya mengalami kemerosotan yang tajam. Kripik yang telah diproduksi tidak bisa dipasarkan  akibat beberapa kota melakukan kebijakan menutupan akses masuk,  juga akibat sebagian pasar tradisional ditutup.

Tri yang menggantungkan mata pencahariannya dari usaha kripik ini sayangnya  tidak termasuk yang mendapat BanSos apapun termasuk tidak mendapat bantuan untuk UMKM. Pasalnya bantuan untuk UMKM hanya untuk pelaku usaha yang belum mendapat  bantuan atau pinjaman di bank. Sedangkan ia mengawali usahanya dengan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih di angsurnya hingga saat ini.

Himbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah dan sulitnya ekonomi membuat daya beli masyarakat menurun. Akibatnya usaha Tri mengalami kerugian.

“Masa pandemi ini berdampak buruk bagi ekonomi kami, pemasukan lebih rendah, sementara pengeluaran tetap tinggi, belum uang angsuran KUR, untuk makan sehari-hari, iuran BPJS, biaya tidak terduga ditambah lagi sekarang kebutuhan dapur juga ikut naik.” keluhnya.

Disisi lain pandemi Covid-19 yang dibarengi dengan musim kemarau, membuat para petani semakain melemah secara ekonomi, tanah yang mengering membuat petani memilih membiarkan sawahnya tidak ditanami, jikapun memaksa untuk menanam dengan mengunakan jasa pengairan, maka mereka harus merogoh kocek kira kira sebesar Rp 50.000 untuk sekali pengairan, sedangkan sekali penanaman membutuhkan 3 atau 4 kali pengairan.

Kebijakan pemerintah yang tidak lagi mengeluarkan pupuk urea bersubsidi, juga menambah pupus harapan petani. Sebab, pasar hanya menyediakan pupuk urea non subsidi yang harganya relatif mahal bagi petani kecil.

Sementara itu, Roh petani yang tinggal bersama tiga anggota keluarga lainnya ngaku sudah ke empat kali mendapat bantuan sembako sejak wabah Corona berupa beras 10 kg, telor 1 kg, mie telor 2 bungkus, kecap 1 botol, sarden 1 kaleng, minyak goreng 2 liter.

“Yaa sedikit menghibur lara, tapi belum mengobati” senyumnya mengenang bantuan sembako yang diterimanya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 kebutuhan hidup layak ( KHL) masyarakat indonesia per kapita atau per kepala rata-rata, untuk kota  jakarta Rp 2,538,174,00 dan  termasuk paling rendah Jawa tengah Rp 857,728.00. Tentunya di tahun ini 2020 kebutuhan hidup juga terus meningkat dibandingkan data 2015 diatas.

Dari sini kita bisa menghitung berapa jumlah kebutuhan hidup masyarakat yang mayoritas anggota keluarga per KK lebih dari 3 sampai 4 orang, jelas BLT 600,000 per KK masih sangat jauh dari kelayakan hidup.

BanSos yang masih belum cukup untuk mengakomodir kebutuhan hidup masyarakat seharusnya menjadi PR bagi pemerintah supaya lebih memahami persoalan disetiap sekor masyarakat petani, buruh, pedagang, nelayan, pelajar, tenaga didik, tenaga medis yang mempunyai persoalannya masing-masing dengan kebutuhanya yang berbeda beda.

Pemerintah harus bisa menganalisis dengan tepat dan menghitung kebutuhan masyarakat berdasarkan KHL terbaru  sehingga bisa memutuskan dengan bijak Bansos seperti apa dan berapa yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah juga harus sigap dalam penstabilan harga pangan dan pupuk di pasar agar tidak terjadi beban ganda bagi masyarakat. (Al)

Please follow and like us: