September 24, 2020

Sinar Migran

Media Informasi Pemberdayaan Buruh Migran

SOLUSI DI TENGAH KRISIS PANDEMI COVID-19 BAGI BURUH MIGRAN

“BERIKAN BANTUAN KEPADA SELURUH BURUH MIGRAN YANG MEMBUTUHKAN & CIPTAKAN LAPANGAN KERJA DENGAN UPAH LAYAK DI DALAM NEGERI”

Tak terasa sudah 7 bulan kita berada di tengah krisis pandemi COVID-19. Berbagai masalah mulai pemutusan hubungan kerja, dirumahkan, pemangkasan upah dan libur, jam kerja lebih panjang, tidak diberi masker dan sanitizer, diskriminasi dan stigmatisasi, dikecualikan dari bantuan keuangan pemerintah, terinfeksi dan meninggal ketika sedang bekerja merupakan serentetan imbas kongkret yang telah kita rasakan sebagai Buruh Migran Indonesia (BMI).

Namun di tengah ancaman penyebaran COVID-19, PHK dan deportasi massal, pemerintah Indonesia telah kembali merencanakan pengiriman tenaga kerja keluar negeri dengan mengesahkan KEPMENAKER No.294/2020 tentang Pelaksanaan Pekerja Migran Indonesia di masa Adaptasi Kebiasaan Baru pada tanggal 29 Juli 2020. Langkah ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan mengalami badai resesi pada akhir 2020. Dengan mengirim 80 ribu calon BMI, pemerintah berharap bisa menggenjot pemasukan devisa sebesar 3,8 Triliun rupiah ketika Bank Dunia mendeklarasikan bahwa remitansi migran di dunia akan turun 20% akibat pandemi.

Padahal sebelum pandemi saja, BMI sudah sangat menderita karena sistem upah murah, perampasan upah, penahanan dokumen, tidak berhak untuk berserikat, dianggap sebagai buruh kasar yang melakukan pekerjaan kotor, berbahaya dan penuh tuntutan kerja. Kemudian pandemi semakin memperburuk situasi dan kondisi BMI di negara-negara penempatan seperti difitnah sebagai penyebar Covid-19, sebagai penyebar ketakutan dan menimbulkan xenophobia.

Gelombang pemulangan akibat pandemi sudah tak terhindarkan. ILO memperkirakan sekitar 10 juta buruh migran terpaksa kembali ke tanah airnya dan harus menghadapi persoalan kemiskinan di tanah air mereka. Pada Juni 2020, sebanyak 162.000 BMI sudah dipulangkan ke Indonesia.

Di sisi lain, sedikitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri membuat jumlah pengangguran akan semakin bertambah dan angka kemiskinan akan semakin meningkat pula. Pemerintah melalui Menaker melaporkan bahwa tenaga kerja terdampak COVID-19 sekitar 3,05 juta orang (per Juni 2020) dan memperkirakan tambahan pengangguran bisa mencapai 5,23 juta.

Skema pengiriman BMI ke 14 negara melalui peraturan baru ini merupakan wujud dari kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja di dalam negeri dan kini memaksa BMI untuk bertaruh nyawa diluar negeri.

Migrasi tenaga kerja keluar negeri adalah bukti kegagalan pembangunan pemerintah dibawah sistem globalisasi neoliberalisme dan jelas bukanlah ”solusi” bijak. Tindakan ini semakin membongkar kedudukan BMI di mata negara, yakni tak lebih dari sekedar “barang dagangan” yang dijual demi devisa yang akan dipergunakan untuk membayar hutang luar negeri dan mendanai proyek-proyek pembangunan negara. Tapi siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari pembangunan tersebut? tak lain adalah para oknum elit anti rakyat didalam negeri dan investor-investor asing.

Di tengah BMI berjuang hidup dan mati mempertahankan kerja demi menghidupi keluarga-keluarga miskin di tanah air, Negara harus hadir dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti sembako, keuangan, akomodasi layak yang gratis, pemulangan gratis yang cepat termasuk bagi BMI tidak berdokumen, pengecekan tes COVID-19 gratis dan masih banyak lagi.

Selain itu, pemerintah harus memberikan bantuan kepada BMI yang pulang ketanah air dan keluarganya seperti bantuan sosial berupa sembako, biaya gratis untuk listrik, air, pendidikan dan kesehatan, demi bertahan hidup dari situasi darurat pandemi.
Sebagai Buruh Migran dan Keluarga Buruh Migran, kita harus kritis dan aktif melawan langkah-langkah pemerintah yang akan merugikan kita. COVID-19 mengajari kita semua bahwa kita tidak bisa menitipkan nasib kita kepada siapapun kecuali kepada diri kita sendiri. Namun untuk tuntutan bisa menjadi sebuah perubahan, maka kita sendiri harus aktif berorganisasi dan membangun kekuatan untuk memaksa negara hadir dan bertanggungjawab terhadap kita sebagai pekerja dan warga negara Indonesia.

Indonesia masih belum bisa dikatakan merdeka jika mayoritas rakyatnya masih menderita dalam kubangan kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Mari kita maknai 75 tahun kemerdekaan Indonesia dengan terus menegakkan keadilan sejati bagi buruh migran dan rakyat yang masih terpinggirkan. ###

Please follow and like us: