Sinar Migran

Perjuangan yang tak terlihat: bagaimana ribuan buruh migran perempuan kehilangan uang dan anak-anak mereka setiap tahunnya

Banyak perempuan di Asia pergi ke luar negeri demi menghidupi keluarga mereka di tanah air namun beresiko kehilangan anak-anak dan uang mereka karena budaya patriarki yang masih kental dirumahnya.

Para ahli dan buruh migran mengatakan bahwa sudah waktunya bagi negara pengirim memastikan buruh migran dilindungi dari hukum dan aturan budaya yang menghukum perempuan.

Putra Lidia berada di Sri Lanka dan akan berusia sembilan tahun bulan ini, namun dia tidak mempunyai kesempatan untuk menyanyikan lagu ulang tahun lagi anaknya. Dari Hong Kong, tempat dia bekerja sebagai pekerja rumah tangga, Lidia menangisi jarak yang renggang di antara mereka.

“Suami saya tidak mengizinkan saya berbicara dengan anak laki-laki saya. Dia hanya menginginkan uang saya,” katanya.

Lidia – bukan nama sebenarnya – telah menjadi tulang punggung keluarga selama sekitar 20 tahun. Setiap bulan, dia mengirim uang untuk keluarganya yang telah digunakan untuk membangun rumah, mendirikan toko kelontong dan membeli taksi. Dia tidak diizinkan melihat putranya sejak 2015.

Sekarang, dia takut kehilangan apapun yang sudah dia bangun di sana – dan putranya – jika dia bercerai.

Perjuangan Lidia bukanlah kasus yang jarang ditemukan. Ribuan perempuan di Asia meninggalkan rumah dan anak-anak mereka setiap tahun untuk bekerja di luar negeri dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Banyak di antara mereka menghadapi kekerasan dan pengkhianatan, hanya bertahan dengan sisa sedikit uang dan bahkan terpisah dari anak-anak mereka.

Di jaman #MeToo – sebuah gerakan yang fokus pada hak-hak perempuan – para migran dan para ahli mengatakan masalah-masalah yang dihadapi pekerja kerah biru ini gagal mendapatkan perhatian internasional. Mereka mengatakan sudah saatnya negara-negara pengiriman buruh migran agar mengubah undang-undang dan aturan budaya yang menghukum perempuan, dan pada saat bersamaan mengadakan layanan berskala nasional yang mendukung buruh migran perempuan.

“Aku membangun rumah, toko sembako dan sekarang dia mengambil semuanya dari aku, termasuk anak laki-lakiku.” – Lidia, bukan nama sebernarnya.

Lidia, yang berusia pertengahan 30-an, tidak pernah merasakan kasih sayang keluarga. Orang tuanya meninggal ketika dia masih muda dan dia dibesarkan oleh kakek-nenek yang menyiksanya. Ketika dia bertemu dengan seorang pria yang berjanji akan membantunya mendapatkan pekerjaan, dia tidak menoleh ke belakang lagi.

Pria itu membawanya pergi setelah memberitahu keluarganya bahwa mereka akan menikah. Mereka tidak berpacaran. Tiga bulan setelah menikah, dia mulai memukulinya. Dia berumur 15 tahun ketika itu.

Lidia merasa tidak ada seorang pun yang bisa dimintai tolong – baik keluarga maupun pihak berwenang.

Belum genap setahun pernikahan, ia memutuskan pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Lebanon tahun 1999.
“Suami saya tidak mau bekerja. Dia hanya tinggal di rumah … sementara kami butuh uang,” katanya.

Lidia bekerja di Lebanon selama sekitar 10 tahun. Dia kembali ke Sri Lanka pada 2008 dan setelah dia mempunyai anak.

“Suami saya selalu mabuk dan sering pergi dengan wanita lain. Ketika saya hamil tiga bulan, dia memukuli saya sampai masuk rumah sakit karena luka parah”. katanya. “Saya berusaha untuk bersabar karena saya tidak ingin menghancurkan keluarga. Dan saya berpikir bahwa dengan adanya seorang anak, suami saya akan menjadi lebih baik.”

Dia akhirnya bekerja ke Hong Kong dengan harapan agar putranya punya masa depan yang lebih cerah.

Tetapi masalah semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Terakhir kali dia berbicara dengan putranya di telepon, dia mengkhawatirkan keselamatannya. “Anak saya mengatakan kepada saya: ibu sebaiknya tidak kembali karena ayah akan membunuhmu.”

Lidia saat ini sedang mempertimbangkan langkah hukum untuk memperjuangkan hak asuh putranya, saat ia menjalani proses perceraian. Kekhawatirannya adalah bahwa akhir tahun ini, kemungkinan dia diminta untuk mendapatkan tanda tangan dari suaminya guna memperbarui asuransinya di Sri Lanka – persyaratan yang diberlakukan pada perempuan yang bekerja di luar negeri.

“Ini sangat menyakitkan. Aturan di negara saya perlu diubah, karena suami terus membunuh istri dan mereka tidak merawat anak-anak dengan benar,” katanya.

“Saya membangun rumah, toko kelontong dan sekarang dia mengambil semuanya dari saya, termasuk putra saya. Saya sangat merindukan anak saya. Dan mungkin dia berpikir bahwa saya tidak lagi membantu”.

Mary (42) bukan nama sebenarnya, dari Indonesia, merasakan kepedihan yang sama. Dia belum bisa melihat putrinya selama lebih dari satu tahun.

Ketika bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Hong Kong saat putrinya masih bayi. Anaknya kini sudah berusia 15 dan mereka berkomunikasi sedikit.

“Saya mulai mempunyai masalah serius dengan suami saya pada 2010,” katanya. “Tentu saja kamu tidak ingin bercerai. Tetapi saya bekerja sangat keras dan mengirimkan semua uang. Dan dia sangat buruk dalam mengelolanya, sangat malas”.

Mary bisa bercerai setelah menjalani pengadilan selama setahun. “Butuh waktu sangat lama. Dan kamu dapat melakukannya jika kamu punya uang”.

Setelah masalah mereka memanas, suaminya membawa putri mereka ke desanya tanpa sepengetahuan Mary. Lalu suaminya membuat putrinya melawan dirinya. “Terakhir kali kami ngobrol, dia (putri Mary) menyalahkan saya. Dia pikir sayalah yang menyebabkan masalah. Sebagai seorang ibu, tentu saja saya ingin berbicara dengan putri saya. Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi”.

Eni Lestari, Ketua Aliansi Migran Internasional (IMA) mengatakan, kesejahteraan buruh migran perempuan dan anak-anak mereka “adalah salah satu masalah terbesar di Asia dan pemerintah tidak mengatasinya”.

“Kebijakan tentang kesejahteraan perempuan dan anak-anak sudah tertinggal,” kata Lestari. “Pemerintah tidak memiliki mekanisme yang tepat, hanya mempunyai program terbatas yang tidak dapat diakses oleh kebanyakan orang. Masalah yang timbul akhirnya ditangani dalam cara yang umum dan banyak anak dibiarkan tanpa ditangani”.

Oleh karena hukum dan norma – norma yang tradisional, perempuan di Asia sering menghadapi diskriminasi dan di samping itu, perceraian masih dianggap hal yang tabu di mata masyarakat.

Filipina misalnya, adalah satu-satunya tempat di dunia, selain Kota Vatikan, di mana perceraian tidak diperbolehkan. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang Undang yang melegalkan perceraian yang mutlak pada bulan Maret tahun lalu, tetapi undang-undang versi dari Senat tersebut masih tertunda. Gereja Katolik telah menjadi salah satu penentang RUU paling keras.

Di negara seperti Indonesia dan Sri Lanka, bercerai seringkali merupakan proses yang lambat dan merendahkan perempuan. “Di Indonesia, seorang laki laki dapat dengan mudah mengatakan, ‘Aku tidak menginginkanmu’, tetapi sangat sulit bagi seorang perempuan untuk bercerai. Dan Anda membutuhkan cukup banyak uang, sekitar HK $ 8.000 (Rp. 14,500,000) hingga HK $ 10.000 untuk mendapatkan pengacara”
kata Eni. “Seharusnya ada mekanisme hukum gratis untuk mendukung para perempuan ini.”

Masalah-masalah ini cenderung berkembang dan semakin mendesak, karena tuntutan untuk pekerja migran perempuan di Asia dan Pasifik terus meningkat.

Kelompok perempuan Persatuan Bangsa Bangsa (The UN WOMEN) mengatakan, meningkatnya permintaan akan pekerja di sektor-sektor yang sangat feminin – seperti perawatan kesehatan, pekerjaan rumah tangga, hiburan dan manufaktur – di banyak negara tujuan, terutama Hong Kong, Malaysia dan Singapura, menjadi alasan utama meningkatnya jumlah perempuan bekerja di luar negeri.

Sebuah studi yang dibuat baru-baru ini oleh Organisasi Buruh Internasional menemukan bahwa sekitar 21 juta orang di seluruh Asia dan Pasifik dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga – dan 80 persen dari mereka, atau 16,8 juta, adalah perempuan.

Hong Kong sendiri memiliki lebih dari 370.000 pekerja rumah tangga – kebanyakan dari mereka adalah perempuan dari Filipina dan Indonesia. Pemerintah setempat memperkirakan kota itu akan membutuhkan sekitar 240.000 lebih pembantu rumah tangga selama 30 tahun ke depan.

Tri Tharyat, Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong, mengakui bahwa layanan yang diberikan kepada migran perempuan oleh pemerintahnya tidak “optimal”, tetapi upaya telah dilakukan.

Pemerintah Indonesia telah mendirikan pusat-pusat kejuruan (pelatihan) di desa-desa yang mempunyai banyak migran dan meluncurkan inisiatif untuk mendukung migran yang kembali, yaitu dengan pemberian subsidi untuk usaha kecil, katanya.

Konsulat memberi perhatian dengan meningkatnya jumlah perceraian yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir, kata Tri – namun ia menolak membagikan kisaran angka-angka tertentu karena alasan privasi.

David Bishop, dosen di Universitas Hong Kong, mengatakan bahwa sudah saatnya kebijakan dan undang-undang baru diperkenalkan di negara asal buruh migran.

“Mereka harus memastikan bahwa orang-orang yang, dalam banyak hal, meningkatkan ekonomi mereka juga dapat berbagi manfaat yang sama dari itu,” kata Bishop.

“Itu termasuk hal-hal seperti hak asuh, terutama jika ada perceraian. Ini juga harus diperhatikan apakah perempuan diharuskan mendapatkan persetujuan dari laki-laki lain untuk pergi ke luar negeri,” katanya.

“Harus dipastikan bahwa peraturan perbankan memungkinkan kesetaraan gender, sehingga perempuan tidak dibatasi untuk memiliki akses ke rekening bank tanpa tanda tangan suami mereka.”

Kebijakan migrasi dan remitansi adalah bagian dari strategi pembangunan keseluruhan banyak negara di Asia.

“Perempuan khususnya di seluruh Asia merupakan penyumbang dana yang tinggi untuk keluarga mereka,” kata Profesor Bishop. “Jadi saya pikir sudah waktunya bagi undang-undang untuk mengejar ketinggalan itu dan budaya setempat mulai memperjuangkannya.”

Eni Lestari dari Aliansi Migran Internasional (IMA) berharap bahwa perbincangan global yang yang semakin luas tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, yang dipicu oleh gerakan-gerakan seperti #MeToo, akan meluas hingga mencakup nasib buruh migran perempuan – yang masih sangat kurang terwakili.

“Gerakan #MeToo sangat condong pada dunia barat. Di Asia dan Afrika, masalah yang dihadapi perempuan berbeda”. kata Lestari.

“Mereka harus berurusan dengan kemiskinan, agama, pengekangan sosial, pemerintahan korup yang tidak mengalokasikan dana untuk masalah perempuan dan anak-anak. Pertarungan kita banyak tentang kemiskinan dan kelangsungan hidup, tentang menghidupi anak-anak kami”. katanya.

“Saya mendukung munculnya gerakan-gerakan ini – tetapi sulit bagi kami untuk merangkul kampanye seperti itu sebagaimana adanya. Saya berharap gerakan internasional ini mulai lebih memperhatikan masalah seperti kami”.

Tulisan ini diterbitkan oleh South China Morning Post dengan judul The invisible struggle: how thousands of female migrant workers lose their money and their children every year. Sabtu, 23 februari 2019.

(Vo/Nin)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *