September 19, 2020

Sinar Migran

Media Informasi Pemberdayaan Buruh Migran

Perempuan Migran Lawan Segala Bentuk Diskriminasi
Perjuangkan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja di Tengah Wabah Corona

Pernyataan Sikap Memperingati Hari Perempuan Internasional 2020

Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) – jaringan yang beranggotakan organisasi-organisasi massa buruh migran, mantan buruh migran dan anggota keluarganya di Hong Kong, Macau, Taiwan dan Indonesia – mengucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional kepada seluruh perempuan pekerja dimanapun berada.
Didalam sejarah perkembangan masyarakat dunia hari ini, Perempuan memiliki dua peranan penting sekaligus, pertama turut berproduksi atau bekerja di kebun, sawah, pabrik dan bidang lainya bersama kaum laki-laki. Kedua perempuan bereproduksi atau melahirkan generasi penerus manusia. Namun sampai sekarang, peran perempuan di dua aspek ini tidak diakui dan tidak dilindungi. Kondisi ini yang menyebabkan perempuan sering mengalami kekerasan dan pelecehan,pemerasan, penindasan, pengucilan, pemenjaraan dan pembunuhan. Perempuan juga tidak henti- hentinya menjadi sasaran aturan-aturan yang diskriminatif dan merendahkan. Maka dari itu, 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional menjadi momen penting bagi semua perempuan untuk menyuarakan persoalan yang dihadapinya dan memperjuangkan hak-hak dasarnya. Belajar dari sejarah, perempuan bisa menikmati hak-haknya berkat perjuangan kaum perempuan itu sendiri, dengan cara berorganisasi dan aktif bersuara.
Buruh Migran Indonesia yang mayoritas perempuan adalah bagian dari perempuan pekerja di dunia. Mayoritas bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang hingga sekarang belum menikmati hak- hak dasarnya. Pekerja Rumah Tangga belum diakui sebagai pekerja, tidak memiliki standar jam kerja/istirahat, dipaksa tinggal didalam rumah majikan tanpa jaminan tempat tidur dan makanan layak, diupah rendah,tidak dijamin hak liburnya dan hak-hak lain yang telah ditetapkan oleh Organisasi Buruh Dunia- ILO dan PBB. Akibatanya PRT migran mengalami kondisi kerja yang buruk, direndahkan martabatnya didalam peraturan dan mengalami kekerasan, penyiksaan, pelecehan, sakit bahkan berimbas pada kematian.

Lebih dari itu, dalam kasus Indonesia, pemerintah menyerahkan seluruh tanggung jawab perekrutan, pelatihan, pengiriman, dan perlindungan kepada swasta yaitu PT/P3MI dan Agen. Ini menyebabkan PRT migran diperas melalui biaya penempatan melalui overcharging, ditahan dokumen-dokumen pribadinya, dipaksa menggunakan alat kontrasepsi, diintimidasi ketika melapor dan menuntut haknya. Diatas itu semua, hakekatnya pemerintah sengaja menelantarkan rakyatnya yang terpaksa bekerja diluar negeri. Kondisi kerja PRT migran yang sebelumnya sudah buruk, kini semakin memburuk sejak adanya virus corona. Banyak PRT migran yang mengeluh beban kerja bertambah, penggunaan obat pembersih yang mengandung zat kimia berlebihan, tidak diberi alat-alat pencegahan seperti masker, tidak diberi hak libur, mengalami diskriminasi didalam dan diluar rumah majikan yang berdampak pada kesehatan dan tingkat stress.
Ditengah rakyat dunia sedang melawan corona, pemerintah membiarkan harga-harga alat pencegahan dan kebutuhan sehari-hari melambung tinggi yang hanya menguntungkan pemodal. Pemerintah juga sengaja membiarkan para perusahaan dan majikan untuk merampas hak-hak buruh melalui pemaksaan cuti yang tidak dibayar, PHK, pemangkasan upah, tidak diberi subsidi dan ganti rugi. Lebih dari itu hal yang lebih mengkhawatirkan PRT migran di Hong Kong adalah akan adanya ancaman pemotongan gaji, dan PHK. Belajar dari kasus virus SARS tahun 2003, dimana pemerintah Hong Kong menggunakan SARS untuk memangkas upah buruh migran sebesar HK$ 400 dolar atau 11% dari gaji PRT dan memberlakukan pajak atau levy.
Ditengah kondisi yang kritis saat ini, maka perjuangan mendesak perempuan migran adalah untuk menyakinkan kesehatan diri dan keselamatan untuk tidak tertular virus corona dan terhindar dari efek bahan pembersih kimia. Kita juga harus menyakinkan hak yang sudah kita dapatkan yang sebenarnya belum memadai agar tidak dipangkas lagi. Selain itu, sebagai bagian dari rakyat miskin dan perempuan pekerja Indonesia, maka kita harus terlibat secara langsung melawan semua aturan- aturan yang merugikan rakyat miskin dan perempuan seperti Omnibus Law, RUU Ketahanan Keluarga dan RKUHP.
Namun untuk mewujudkan ini maka kita harus mengingat kembali semangat dari peringatan hari perempuan, bahwa hak-hak tersebut hanya bisa kita raih saat kita aktif dalam berjuang dan bersolidaritas.

Hong Kong, #08Maret2020

Please follow and like us: