August 9, 2020

Sinar Migran

Media Informasi Pemberdayaan Buruh Migran

Perempuan Migran Lawan Segala Bentuk Diskriminasi
Perjuangkan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja di Tengah Wabah Corona

Pernyataan Sikap Memperingati Hari Perempuan Internasional 2020

Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) – jaringan yang beranggotakan organisasi-organisasi massa buruh migran, mantan buruh migran dan anggota keluarganya di Hong Kong, Macau, Taiwan dan Indonesia – mengucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional kepada seluruh perempuan pekerja dimanapun berada.

Didalam sejarah perkembangan masyarakat dunia hari ini, Perempuan memiliki dua peranan penting sekaligus, pertama turut berproduksi atau bekerja di kebun, sawah, pabrik dan bidang lainya bersama kaum laki-laki. Kedua perempuan bereproduksi atau melahirkan generasi penerus manusia. Namun sampai sekarang, peran perempuan di dua aspek ini tidak diakui dan tidak dilindungi.

Kondisi ini yang menyebabkan perempuan sering mengalami kekerasan dan pelecehan, pemerasan, penindasan, pengucilan, pemenjaraan dan pembunuhan. Perempuan juga tidak henti- hentinya menjadi sasaran aturan-aturan yang diskriminatif dan merendahkan.

Maka dari itu, 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional menjadi momen penting bagi semua perempuan untuk menyuarakan persoalan yang dihadapinya dan memperjuangkan hak-hak dasarnya. Belajar dari sejarah, perempuan bisa menikmati hak-haknya berkat perjuangan kaum perempuan itu sendiri, dengan cara berorganisasi dan aktif bersuara.

Buruh Migran Indonesia yang mayoritas perempuan adalah bagian dari perempuan pekerja di dunia. Mayoritas bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang hingga sekarang belum menikmati hak- hak dasarnya. Pekerja Rumah Tangga belum diakui sebagai pekerja, tidak memiliki standar jam kerja/istirahat, dipaksa tinggal didalam rumah majikan tanpa jaminan tempat tidur dan makanan layak, diupah rendah,tidak dijamin hak liburnya dan hak-hak lain yang telah ditetapkan oleh Organisasi Buruh Dunia- ILO dan PBB.

Akibatanya PRT migran mengalami kondisi kerja yang buruk, direndahkan martabatnya didalam peraturan dan mengalami kekerasan, penyiksaan, pelecehan, sakit bahkan berimbas pada kematian.
 
Lebih dari itu, dalam kasus Indonesia, pemerintah menyerahkan seluruh tanggung jawab perekrutan, pelatihan, pengiriman, dan perlindungan kepada swasta yaitu PT/P3MI dan Agen. Ini menyebabkan PRT migran diperas melalui biaya penempatan melalui overcharging, ditahan dokumen-dokumen pribadinya, dipaksa menggunakan alat kontrasepsi, diintimidasi ketika melapor dan menuntut haknya.

Diatas itu semua, hakekatnya pemerintah sengaja menelantarkan rakyatnya yang terpaksa bekerja diluar negeri. Kondisi kerja PRT migran yang sebelumnya sudah buruk, kini semakin memburuk sejak adanya virus corona. Banyak PRT migran yang mengeluh beban kerja bertambah, penggunaan obat pembersih yang mengandung zat kimia berlebihan, tidak diberi alat-alat pencegahan seperti masker, tidak diberi hak libur, mengalami diskriminasi didalam dan diluar rumah majikan yang berdampak pada kesehatan dan tingkat stress.

Ditengah rakyat dunia sedang melawan corona, pemerintah membiarkan harga-harga alat pencegahan dan kebutuhan sehari-hari melambung tinggi yang hanya menguntungkan pemodal.

Pemerintah juga sengaja membiarkan para perusahaan dan majikan untuk merampas hak-hak buruh melalui pemaksaan cuti yang tidak dibayar, PHK, pemangkasan upah, tidak diberi subsidi dan ganti rugi. Lebih dari itu hal yang lebih mengkhawatirkan PRT migran di Hong Kong adalah akan adanya ancaman pemotongan gaji, dan PHK. Belajar dari kasus virus SARS tahun 2003, dimana pemerintah Hong Kong menggunakan SARS untuk memangkas upah buruh migran sebesar HK$ 400 dolar atau 11% dari gaji PRT dan memberlakukan pajak atau levy.

Ditengah kondisi yang kritis saat ini, maka perjuangan mendesak perempuan migran adalah untuk menyakinkan kesehatan diri dan keselamatan untuk tidak tertular virus corona dan terhindar dari efek bahan pembersih kimia. Kita juga harus menyakinkan hak yang sudah kita dapatkan yang sebenarnya belum memadai agar tidak dipangkas lagi.

Selain itu, sebagai bagian dari rakyat miskin dan perempuan pekerja Indonesia, maka kita harus terlibat secara langsung melawan semua aturan- aturan yang merugikan rakyat miskin dan perempuan seperti Omnibus Law, RUU Ketahanan Keluarga dan RKUHP.
Namun untuk mewujudkan ini maka kita harus mengingat kembali semangat dari peringatan hari perempuan, bahwa hak-hak tersebut hanya bisa kita raih saat kita aktif dalam berjuang dan bersolidaritas.
______________________________________

“WOMEN MIGRANTS FIGHT CAPITALIST EXPLOITATION, FORCED MIGRATION AND ALL FORMS OF VIOLENCE”

Statement of the International Migrants Alliance (IMA) in commemoration of the International Women’s Day
8 March 2020

As we commemorate International Women’s Day, the International Migrants Alliance (IMA) raises grave concern over the worsening conditions faced by women migrants around the world. With forced migration intensifying and migrant workers continually commodified, women migrants become more vulnerable to exploitation, abuse and all forms of violence wherever they are at.

These vulnerabilities are highlighted with the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19).

Migrants in general have not figured in policies, programs and mechanisms designed by national governments to address the crisis and panic brought about by the COVID-19. The absence of government attention has put migrants, especially women migrants – namely, domestic workers, factory workers, marriage migrants, refugees, and undocumented migrants – at greater risk of not only contracting the virus but falling victim to racism, ostracism and exploitation.

Cases of discrimination, abuse and neglect of women migrant domestic workers (WMDWs) have increased with the worsening of the contagion. Many of them have reported – not being provided surgical masks or other protective material by their employers; made to clean the house, especially the toilet, more than once with cleaning agents containing strong, harmful chemicals; and being refused to take their rest days even if they are made to go out on errands during their workdays.

Some governments have taken actions that placed women migrants in greater insecurity and at threat of job loss. The Hong Kong Labour Department’s public discouragement of WMDWs to go out on their rest days has a racial undertone (projecting the latter as careless, irresponsible individuals and hence with higher probability of getting infected) while the Philippine government’s sudden imposition of a travel ban to Hong Kong, Taiwan and Macau have endangered the jobs and livelihood of its nationals with jobs there.

The health crisis situation has magnified the worsening state by which migrant domestic workers live. With domestic work not recognized as work, migrant domestic workers will remain as modern-day slaves, cheap, subservient and disposable.

The current global capitalist system has only intensified the commodification of migrants, many of whom are women (pegged at 68 million, or 41.5% of the total migrant labor force). Neoliberal impositions have only pummeled the already bankrupt economies of developing and underdeveloped countries impoverishing and displacing more women, especially women workers and peasant women. Wars of aggression and proxy wars have forced millions of people – including women and children – out of their homelands to become refugees. The suffering women, and men, have become a rich source of cheap labor to be exported and exploited whilst falsely presenting the current migration model as a means to development.

The COVID-19 has likewise exposed the growing xenophobia targeting migrants of Asian descent. Racial slurs flooding social media, direct physical and verbal assaults, and other discriminatory actions have been documented. More threatening is the rise of right-wing and tyrannical regimes in both migrant-sending and migrant-receiving countries that crack down on anyone – migrants, refugees and even local people who are openly critical. Indeed, we are not only vulnerable to the COVID-19 but to the virus that is fascism.

With an exploitative, divisive and oppressive system, women migrants have no other choice but to fight back. Many women migrants now discuss the problems confronting them, join or form unions, and lead campaigns to defend rights, demand justice and fight systemic violence. While social media is a tool we can use, it is only in our direct and painstaking organizing, mobilizing and launching campaigns have we gained victories.

On this International Women’s Day, we call on all our sisters to remain vigilant, steadfastly organize themselves and endeavour to build women’s organizations and movements that will champion the struggle against patriarchy, violence against women and other issues that are linked to the fundamental issues of forced migration, labor export and commodification.

For a world without forced migration, exploitation and violence, let us all continue to fight.

#Hong Kong, #08Maret2020

Please follow and like us:
error4
Tweet 20
fb-share-icon20