Memahami Sisi Lain Kartu Prakerja

Cilacap-SM, Bantuan yang dirilis pertama kalinya pada April 2020 oleh Presiden Jokowi bernama Kartu Prakerja. Jumlah kuota  gelombang kesepuluh  awal Oktober 2020 telah ditutup. Sementara, gelombang kesebelas masih belum diresmikan kapan dibuka.

Bantuan yang dikeluarkan ini untuk menjawab dampak pandemi COVID-19 dan ditujukan kepada para pencari kerja dan korban PHK.

Untuk mendapatkan Kartu Prakerja ada syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu, mareka yang berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Bagi mereka yang lolos mendaftar Kartu Prakerja ini akan mendapatkan dana sebesar Rp 600.000 perbulan selama 4 bulan.

Proses pendaftaran Kartu Prakerja sendiri tidaklah mudah. Menurut situs program Kartu Prakerja, dari gelombang pertama  sampai gelombang kesepuluh saja, pemerintah hanya  mengalokasikan kuota peserta sebanyak 5.597.183 orang dari  30.044.167 pendaftar.

Banyak dari mereka para pendaftar yang tidak bisa lolos meskipun semua syarat  sudah terpenuhi, hal ini membuat sebagian orang putus asa dan lebih memilih jalan pintas dengan menggunakan  jasa calo untuk mendaftarkan.

Seperti Lili 47 tahun (bukan nama sebenarnya) seorang ibu rumah  tangga dengan satu anak asal Cilacap Jawa Tengah. Lili mengaku gagap teknologi (gaptek-red) dan tidak mau ribet maka dia memilih menggunakan jasa sebuah LPK di Kabupaten Cilacap untuk proses pendaftaran.

“Saya kan gaptek dan pusing dengan urusan begituan, saya tidak tahu apa – apa tapi saya ingin mendaftar karena lumayan kan 600 ribu bisa buat kebutuhan apalagi jaman sekarang nyari uang susah, saya hanya menyerahkah Kartu keluarga dan KTP ke LPK. Kemudian mereka yang membantu pokoknya saya terima beres. Masalah ongkos sukarela saja.” Ungkapnya ketika ditemui Sinar Migran di kediamannya, Selasa 13 Oktober 2020.

Beda lagi dengan Siti (juga bukan nama sebenarnya) seorang perdagang roti berusia 50 tahun juga warga Cilacap turut mendaftar kartu prakerja  bersama puluhan warga lainnya.

Lagi lagi, karena merasa gaptek mereka terpaksa menggunakan jasa bantuan seorang dengan tarif Rp. 500.000,- demi bisa mendaftar kartu prakerja.

Saat dihubungi melalui sambungan telepon Rabu, 14 Oktober Siti rela membayar calo demi menyambung usaha rotinya.

“ Saya gaptek dan sama sekali tidak bisa main begituan (internet-red ), tapi kan lumayan kalau saya bisa lolos dapat uang 600 ribu sebulan bisa buat nambah – nambah usaha, ujarnya sambil tertawa. Tidak masalah saya harus kena potong 500 ribu pada saat penerimaan pertama kan masih ada lagi nanti, tambahnya.

Siti mengharap pemerintah lebih bijaksana dan membebaskan persyaratan bantuan terutama untuk kalangan bawah. Siti juga meminta perhatian pemerintah untuk usia muda di daerahnya yang masih menjadi pengangguran. Menurutnya, karena tidak terserapnya tenaga tersebut di daerah, banyak tenaga usia produktif terpaksa menjadi buruh migran.

“ Harapan saya pemerintah lebih bijak dalam memberikan bantuannya kepada rakyat bawah dan tanpa syarat. Ini banyak yang tidak menerima bantuan padahal dia orang yang tidak mampu. Disini banyak proyek pembangunan seperti PLTU, PERTAMINA dan yang lain, akan tetapi banyak sekali pemudanya yang menganggur dan harus pergi ke luar kota bahkan keluar negeri baru bisa bekerja” imbuhnya lagi.

Kartu prakerja yang digadang – gadang oleh pemerintah mampu mengembangkan kompetensi kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Benarkah nantinya mampu mendorong meningkat kesejahteraan masyarakat Indonesia?

Ataukah hanya tambal sulam yang tidak menyelesaikan persoalan pokok masyarakat yang suatu saat justru akan dibayar lebih oleh pengguna bantuan. (Yan)

Please follow and like us:
No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik
Batal Kontrak, Agen Bertindak

Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Hong Kong bukan pertama kalinya menerima pengaduan dari kawan-kawan PMI yang didenda Agen setelah membatalkan proses kontrak kerja baru karena beberapa alasan dan pertimbangan. Pada pertengahan Agustus 2023, tim paralegal JBMI kembali membantu salah seorang PMI, Sari (bukan nama sebenarnya) yang didenda sebesar HKD 800 …

Aksi
Aksi Tuntutan Kenaikan Gaji dan Perbaikan Akomodasi PMI di Hong Kong

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong telah menggelar aksi pada hari Minggu, 03 Agustus 2023 menuntut kenaikan gaji dan perbaikan akomodasi. Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap kondisi kerja yang sulit dan biaya hidup yang tinggi di negara tersebut. Aksi diikuti oleh Indonesian Migrant Workers Union ( IMWU) , …

Politik
PRT migran meninggal terjatuh saat membersihkan jendela flat

Hong Kong- SM, Senin (15/05/2023) Seorang pembantu rumah tangga (PRT) migran di Hong Kong terjatuh saat membersihkan jendela apartemen di Lai Chi Kok pada hari Senin pukul 11.23 pagi. Insiden tersebut terjadi di sebuah apartemen di Tower 6 Manhattan Hill di Po Lun Street. Korban dilarikan ke Pusat Medis Caritas, …