KJRI Hong Kong Merendahkan Hak PRT Migran

Berita



Hong Kong 04 April 2023, JBMI Hong Kong mengecam sikap KJRI yang sangat lemah dalam melakukan diplomasi dengan pemerintah Hong Kong terkait perlindungan PRT migran.

Dalam beberapa dialog antara JBMI dan KJRI yang dilakukan, KJRI selalu menyampaikan bahwa harus menghormati aturan pemerintah Hong Kong salah satunya adalah tuduhan Job Hopping terhadap PRT migran. Sikap KJRI ini diperjelas lagi melalui pertemuan KJRI dengan perwakilan Pemerintah Hong Kong (Labour Department dan Immigration Department) dalam pertemuan bilateral membahas hal ketenagakerjaan dan PMI di Hong Kong.

Pernyataan KJRI Hong Kong terkait Job Hopping adalah “Menyentuh masalah job-hopping, Pemerintah Hong Kong mencatat aspirasi dan concern KJRI Hong Kong bahwa penegakan aturan job-hopping dapat proporsional dan tepat sasaran seraya memandang pentingnya pemanfaatan prosedur yang telah ditentukan dalam hukum ketenagakerjaan Hong Kong terhadap dugaan pelanggaran kontrak kerja yang dialami PMI dalam rangka akuntabilitas penanganan dugaan job-hopping”

JBMI menilai pernyataan KJRI ini tidak tegas dan tidak menolak tuduhan terhadap PRT Migran sebagai pelaku Job Hopping yang disampaikan oleh pemerintah Hong Kong dan anggota legislatif Hong Kong.

Baru-baru ini, Departemen Tenaga Kerja membuat pengumuman akan memasukan aturan tambahan dalam aturan kode praktis Agen Penempatan antara lain yaitu agen perekrutan harus mengingatkan PRT migran bahwa mereka tidak boleh berganti majikan selama 2 tahun, dan jika PRT Migran melakukan pemutusan kontrak kerja, agen diminta untuk tidak memberikan kompensasi uang kepada pekerja.

Selain itu, ada juga usulan bahwa para pekerja yang pindah-pindah kerja atau Job Hopping tidak berhak atas uang pengganti satu bulan atau menerima gaji setara dengan satu bulan dan tiket pesawat untuk pulang ke negara asal, yang merupakan kebijakan yang berlaku saat ini.

Tuduhan” Job-hopping’ adalah mitos yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak berdasar atas penelitian dan bentuk penyebaran kebencian dan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga.

Tidak ada PRT migran yang suka berpindah-pindah kerja-Job Hopping, jika majikan baik dan terpenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kontrak kerja di Hong Kong.

JBMI mendesak pemerintah Hong Kong untuk berhenti menyalahkan dan menghukum pekerja rumah tangga migran dengan membuat aturan yang meniadakan dan menghilangkan hak dasar buruh migran untuk bekerja. Tidak ada studi atau penelitian yang dapat membuktikan bahwa PRT migran suka berganti- ganti pekerjaan.

Jumlah pekerja rumah tangga migran yang terkena dampak tuduhan Job Hopping telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mereka di tolak aplikasi visa kerjanya, di deportasi dengan diberi amplop stamp merah bahkan di black list tanpa penjelasan yang masuk akal dari Imigrasi Hong Kong.

Menyetujui Job Hopping sama saja menyetujui tuduhan negatif terhadap buruh migran dan setuju bahwa Job Hopping/ganti kerja adalah tindakan yang salah dan harus dihukum.

Kami sangat kecewa dan marah atas sikap KJRI Hong Kong yang sengaja membolehkan PRT migran menjadi budak dan bertahan dalam kondisi kerja yang buruk dan dengan begitu sama saja KJRI sengaja bersekongkol dengan Pemerintah Hong kong untuk memasukkan PRTnya dalam perangkap dan mau tidak mau harus menerima kondisi dirumah majikan sekalipun itu tidak baik, meskipun Pekerja Migran yang sangat dirugikan dalam hal ini, namun dengan kasat pandangan seolah Majikan yang terkena dampaknya dan merasa dirugikan.

JBMI mengajak seluruh Buruh Migran dan pendukungnya untuk menolak tuduhan Job Hopping dengan ikut mendukung tanda tangan petisi atau menulis surat kepada departemen tenaga kerja Hong Kong.

Hong Kong 04 April 2023

Please follow and like us:
No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita
Diputus Kontrak Karena Menjalankan Ibadah, PMI Tuntut Majikan

Seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia menggugat mantan majikannya atas diskriminasi yang dialaminya setelah ia dilarang melakukan ibadah dan mengenakan jilbab serta pakaian Muslim dan salat pada hari kerjanya. PMI yang bernama Dwi Lestari juga menuntut ganti rugi lebih dari HK$250.000. Seperti yang dimuat dalam koran online South China Morning …

Politik
Batal Kontrak, Agen Bertindak

Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Hong Kong bukan pertama kalinya menerima pengaduan dari kawan-kawan PMI yang didenda Agen setelah membatalkan proses kontrak kerja baru karena beberapa alasan dan pertimbangan. Pada pertengahan Agustus 2023, tim paralegal JBMI kembali membantu salah seorang PMI, Sari (bukan nama sebenarnya) yang didenda sebesar HKD 800 …

Aksi
Aksi Tuntutan Kenaikan Gaji dan Perbaikan Akomodasi PMI di Hong Kong

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong telah menggelar aksi pada hari Minggu, 03 Agustus 2023 menuntut kenaikan gaji dan perbaikan akomodasi. Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap kondisi kerja yang sulit dan biaya hidup yang tinggi di negara tersebut. Aksi diikuti oleh Indonesian Migrant Workers Union ( IMWU) , …