September 18, 2020

Sinar Migran

Media Informasi Pemberdayaan Buruh Migran

Jelang Pemilu, Banyak Warga Indonesia Kesulitan Mendapat Kesempatan Nyoblos

“Saya tidak bisa nyoblos!,” ujar salah seorang buruh migran di Hong Kong.

Hari Minggu ini, (14/04), warga Indonesia di Hong Kong akan memberikan suaranya untuk Pemilihan Umum 2019. Namun, tidak seluruh 180,000 buruh migran pekerja rumah tangga dapat ikut berpartisipasi.

Petahana Jokowi dan mantan perwira TNI AD Prabowo bersaing ketat memperebutkan posisi sebagai Presiden RI. Suara lebih dari dua juta warga Indonesia di luar negeri akan menentukan pemenangnya.

Sementara untuk Pemilihan Umum Legislatif, suara imigran Indonesia menjadi lebih penting lagi. Jumlah suara di luar negeri hampir meliputi setengah dari total 4,4 juta suara untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri). Suara daerah Pemilihan ini akan menyumbang 7 dari total 560 kursi di parlemen.

Dalam perhitungan Masinton Pasaribu, calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dua juta suara warga Indonesia di luar negeri itu dapat mempengaruhi 10 juta pemilih lainnya. “Seorang migran rata-rata menopang hidup lima anggota keluarganya: istri, orang tua, dan anak-anak. Dalam hitungan kasar, maka pilihan dua juta migran dapat mempengaruhi 10 juta pemilih di Indonesia.”

Selama enam bulan terakhir, belasan calon anggota legislatif terbang ke Hong Kong untuk berkampanye kepada buruh migran yang akan berpartisipasi pada pemilu. Meski dari 180,000 migran hampir seluruhnya mendapatkan berhak untuk memilih, tidak sedikit yang tidak dapat memilih karena aturan-aturan yang membatasi dari majikannya.

“Sulit bagi kebanyakan buruh migran untuk ikut nyoblos karena majikan menahan dokumen identitas para pekerja, seperti paspor atau HKID, yang perlu dibawa saat ke TPS (Tempat Pemungutan Suara, red),” kata Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (Indonesian Migrant Workers Union/IMWU) Sringatin.

Indri Sulistyowati, salah satu buruh migran di Hong Kong, mengatakan kepada HKFP bahwa syarat-syarat administratif menyulitkannya untuk berpartisipasi. “Saya tidak bisa nyoblos. Paspor saya masih dalam proses di Departemen Imigrasi untuk perpanjangan kontrak kerja,” ujar Indri. “Konsulat memberikan pilihan untuk menggunakan e-KTP. Tapi masalahnya, saya tidak punya.”

Meski demikian, bukan berarti buruh migran yang memenuhi seluruh syarat-syarat administratif dapat dengan mudah memberikan suaranya. Menurut Sringatin, banyak buruh migran yang takut dipecat majikan jika mereka meminta hari libur untuk datang ke TPS. “Tidak semua majikan memberikan hari libur. Sebagian pekerja tidak mendapatkan libur sama sekali, sebagian lain diharuskan bekerja di hari Minggu dan libur di hari lain. Lalu bagaimana mereka dapat memberikan suara? Banyak kasus yang kami temukan seperti itu.”

Pada sisi pemerintah Indonesia, pihak Konsulat Indonesia di Hong Kong berusaha untuk meningkatkan jumlah pemilih. Cara yang ditempuh adalah dengan mengirimkan surat edaran kepada majikan dan agen rekrutmen pada 18 Maret 2019. Isi surat edaran itu meminta agar majikan mengembalikan dokumen pribadi seperti paspor dan HKID kepada pekerjanya.

“Kami juga memberitahu kepada para buruh migran untuk melapor kepada Konsulat jika mengalami masalah penahanan dokumen,” kata Konsul Jenderal Tri Tharyat kepada HKFP.

Kertas Suara Melalui Pos

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Hong Kong juga berupaya meningkatkan jumlah pemilih. Sebanyak tujuh orang panitia telah mengirimkan 29,000 kertas suara melalui pos untuk menjangkau pemilih yang tidak bisa datang ke TPS.

Namun menurut Michel Cheng, seorang buruh migran dan pengurus PDI-P di Hong Kong, tidak sedikit masalah yang ditemukan pada kertas suara yang dikirim melalui pos tersebut.

“Banyak majikan yang tidak meneruskan kiriman kertas suara pada pekerjanya. Saat majikan menerima kiriman dan melihat surat itu tidak ditujukan baginya atau keluarganya, mereka akan membuang surat itu begitu saja,” ujar Cheng. “Kasus lainnya, majikan menaruh kiriman kertas suara tersebut, namun kelupaan untuk memberikan pada pekerjanya. Hal lain juga ditemukan di mana majikan bahkan menyobek kertas suara untuk buruh migran!”

Cheng menambahkan bahwa masalah-masalah teknis pengiriman menyebabkan tidak sahnya kertas suara. “Kami menemukan anggota yang menerima lembar kertas suara ganda, baik untuk Pilpres atau Pileg. Pada kasus lain, jumlah kertas suaranya tepat (masing-masing hanya satu lembar, red) namun terkirim pada alamat atau tujuan yang salah.”

“Lalu harus bagaimana? Bagaimana kami dapat memberikan suara jika kertas suaranya saja bermasalah? Kami bisa saja meminta perbaikan, tapi tidak semua buruh migran punya cukup waktu untuk mengurus hal-hal teknis seperti itu di saat kami diharuskan bekerja selama 16 jam sehari.”

Di sisi lain, Mulyani pengurus partai Gerindra di Hong Kong menjelaskan bahwa ratusan anggotanya tidak menerima kiriman kertas suara. “Banyak buruh migran yang belum juga mendapatkan kertas suara melalui pos, meski telah mendaftar sejak Agustus tahun lalu. Kami menjadi curiga, jangan-jangan terjadi kecurangan di balik masalah-masalah ini.”

Sementara itu, Chris Suganda Supranto, Ketua PPLN mengakui bahwa “sekitar 1,700 pos kertas suara tidak terkirim akibat alamat yang tidak akurat. Seringkali masalah ini ditemukan pada buruh migran yang telah pindah kerja pada alamat baru atau juga karena kelalaian dalam menuliskan alamat lengkap.

“Kami telah menyimpan kertas-kertas suara tersebut di kantor Konsulat Indonesia. Kami juga telah mengirimkan SMS kepada mereka yang tidak mendapatkan kiriman pos dan meminta untuk datang ke Konsulat dan mengambil kertas suara tersebut. Memang tidak semua orang bisa melakukan itu, tapi setidaknya kami membuka kesempatannya.”

Supranto menambahkan, “dalam beberapa kasus, buruh migran cenderung masih muda dan belum begitu paham pentingnya Pemilu. Beberapa majikan justru menghubungi kami untuk memastikan pekerjanya mendapatkan kesempatan untuk memilih,” kata Supranto seraya meminta para majikan untuk ikut membantu menyukseskan pemilu.

Sumber: https://www.hongkongfp.com/2019/04/13/i-cant-vote-key-election-looms-indonesians-hong-kong-struggle-cast-ballot/

Please follow and like us: