September 24, 2020

Sinar Migran

Media Informasi Pemberdayaan Buruh Migran

JBMI Menyampaikan Tuntutan Mendesak BMI Hong Kong Dalam Hal Perlindungan Hak dan Gaji Buruh Migran

” Silaturahmi dan Dialog antara JBMI dan KJRI Hong Kong”

Foto bersama usai acara dari perwakilan anggota JBMI, Konjen RI di Hong Kong, Bapak Ricky Suhendar dan Staff. Foto. dokuman JBMI.

Hong Kong-SM, Senin (07/09/2020) Perwakilan pengurus organisasi anggota Jaringan Buruh Migran Indonesia Hong Kong  menghadiri undangan pertemuan silaturahmi dengan Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong  pada Minggu, 06 September 2020 di ruang Ramayana, KJRI Hong Kong. 


Dalam acara itu Bapak Ricky Suhendar menyampaikan beberapa hal dan mengapresiasikan kerja anggota JBMI Hong Kong yang telah aktif memberikan bantuan dan advokasi serta pemberdayaan buruh migran Indonesia di Hong Kong yang telah meringankan kerja KJRI Hong Kong. 
Bapak Ricky juga menekankan bahwa kritikan yang disampaikan kepada KJRI dijadikan sebagai tanda untuk perbaikan.

Selain itu beliau juga menyampaikan hasil pertemuan dengan pemerintah Hong Kong dalam hal perlindungan PRT migran di Hong Kong terkait tes COVID-19, dan pertemuan dengan perwakilan Agen di Hong Kong untuk lebih serius dalam melindungi buruh migran dan saat ini KJRI telah mencabut 4 agen. 

“Kami tidak akan bergerak jika tidak ada pengaduan” tegas pak Konjen. 
Dalam kesempatan ini perwakilan anggota JBMI menyampaikan permasalahan-permasalahan mendesak BMI di Hong Kong dan pelayanan KJRI yang harus diperbaiki ke depannya yaitu : 

JBMI meminta KJRI untuk mendorong pemerintah Hong Kong memberikan bantuan keuangan kepada PRT Migran dan memberikan Akomodasi atau Shelter bagi buruh migran yang membutuhkan tempat tinggal. 
JBMI menekankan bahwa pengakuan kontribusi PRT migran terhadap ekonomi dan masyarakat Hong Kong tyda cukup tanpa hanya dengan kata-kata tapi harus dengan tindakan dan tidak mengecualikan PRT migran dalam skema bantuan dalam ditengah wabah COVID-19 ini. Shelter menjadi penting saat ini, mengingat banyak buruh migran yang terdampar di Bandara karena penerbangan di tunda atau menunggu majikan baru dan tidak ada tempat tinggal sementara di Hong Kong. 

Bagaimana KJRI Hong Kong akan membantu buruh migran agar tidak menjadi target “Job Hoping” yaitu larangan untuk berganti majikan di Hong Kong, karena selama ini masih ada buruh migran yang sering meminta bantuan agen dalam menulis surat One Month Notice dan alasan yang sering di tulis adalah karena ingin pulang. Alasan inilah yang dicurigai sebagai alasan yang mengada-ada dan akan dimasukan dalam kategori Job Hoping ( tidak di beri ijin perpanjangan visa atau pengajuan visa kerjanya di tolak oleh Imigrasi Hong Kong ).

JBMI juga mendorong KJRI untuk melakukan kerjasama dengan beberapa Konsulat dari negara lain untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Hong Kong agar gaji PRT migran tidak mengalami pemotongan dan mendorong ada kenaikan gaji bagi PRT migran. Di tengah pandemi COVID-19 ini PRT migran mengalami kesulitan keuangan karena kebutuhan yang meningkat karena harus membeli alat pelindung seperti masker, vitamin dan kebutuhan lain seperti makanan karena banyak majikan yang tidak memberikan makanan yang cukup dan layak bagi PRT migran. 

Khusus mengenai masalah Overcharging, JBMI meminta KJRI untuk mengadakan dialog dengan BP2MI, Menaker, Kemenlu dan perwakilan organisasi untuk membahas tentang aturan baru pembebasan biaya penempatan dan standart pengaduan bagi korban Overcharging. JBMI juga menanyakan kelanjutan dari pengaduan bagi BMI yang sudah melunasi potonganya. Masalah Kontrak Mandiri, JBMI meminta KJRI untuk memastikan kontrak mandiri tidak mempersulit buruh migran yang ingin memproses kontrak kerjanya jika kontrak kerja dengan cara kontrak mandiri telah berakhir.

JBMI juga meminta agar loket pelayanan kontrak mandiri tidak mengarahkan buruh migran untuk proses dengan agen, saat BMI datang ke loket dan mengajukan kontrak mandiri. Masalah Tes COVID-19, JBMI meminta agar bantuan tes gratis COVID-19 tidak hanya berlaku 1 bulan saja tapi tetap di upayakan terus berlanjut dan juga diberlakukan pada buruh migran yang akan pulang untuk cuti. 

Menindaklanjuti masalah yang terjadi di Wisma Atlet yaitu pungutan liar, pencurian dan calo serta oknum yang ingin memanfaatkan buruh migran, JBMI meminta agar KJRI juga menyampaikan kepada pemerintah Indonesia agar Wisma Atlet tidak dijadikan terminal khusus bagi TKI dan Terminal Tiga atau Terminal Selapanjang tidak terulang lagi.

JBMI menuntut agar tempat karantina bagi buruh migran tidak terpusat di Jakarta tapi juga dibeberapa debarkasi ataupun bandara internasional di daerah sehingga akan memangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh buruh migran. 


JBMI mengapresiasi langkah-langkah yang sudah KJRI lakukan dan menunggu hasil koordinasi serta dialog dengan pemerintah Hong Kong terkait dengan tuntutan yang telah kami sampaikan. 

Acara ramah tamah yang dihadiri 20 orang perwakilan dari JBMI dan perwakilan KJRI yang hadir adalah Bapak Konjen KJRI Hong Kong, Atase Ketenagakerjaan, Atase Keimigrasian, Konsul Konsuler, Atase Kejaksaan, Atase Kepolisian dan Atase Penerangan dan budaya. Acara berlangsung selama 2 jam dengan tetap menerapkan sosial distancing dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan di tutup dengan foto bersama. 

Please follow and like us: