September 18, 2020

Sinar Migran

Media Informasi Pemberdayaan Buruh Migran

GEMPURR Jawa Tengah bahas situasi dan kebutuhan mendesak buruh migran dan keluarganya

LRC KJHAM atau Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia selenggarakan diskusi terkait situasi buruh migran di Jawa Tengah.

Acara yang bertemakan “Dialog Publik dan publikasi FILM dokumenter menghadirkan kebijakan yang melindungi perempuan pekerja Jawa Tengah” diselenggarakan di Semarang, 27 hingga 29 Maret 2019. Dengan melibatkan komunitas buruh migran yang tersebar di Jawa Tengah seperti Kabar Bumi Cilacap, WMC Grobogan dan Migrant Care.

Berdasarkan data BNP2TKI, Jawa Tengah menduduki Provinsi dengan pengirim buruh migran terbesar kedua sejak tahun 2016 hingga Oktober 2018 setelah Jawa Barat.

Beberapa Kabupaten atau kota di Jawa Tengah seperti Kabupaten Grobogan, Kendal, Cilacap, Kebumen, dan Wonosobo berkontirbusi paling banyak untuk mengirimkan buruh migran atau bisa disebut sebagai kantung buruh migran.

Berdasarkan pengalaman buruh migran di Jawa Tengah, organisasi, komunitas dan NGO pendamping yang fokus pada isu pekerja migran. Ditemukan berbagai situasi pelanggaran hak buruh migran mulai dari saat proses perekrutan, penampungan, berangkat, saat bekerja di negara tujuan hingga ketika purna (kembali/ pulang ke Indonesia).

Diantaranya adalah pemalsuan identitas dan dokumen pada saat perekrutan, kontrak tidak dibacakan secara jelas, tidak ada informasi yang diberikan oleh PT/PJTKI/PPTKIS tentang hak-hak buruh migran, kualitas penampungan tidak baik, biaya penempatan tinggi atau overcharging, berangkat melalui jalur tikus, modus keberangkatan dengan umroh atau visa tour, akomodasi tidak layak pada saat pelatihan, beban kerja yang tinggi, terbatasnya cuti dan hari libur, gaji rendah, penahanan gaji atau tidak digaji sama sekali, penahanan dokumen asli oleh PT (KK, KTP, Akta Kelahiran, Ijasah, Buku nikah, dll), menjadi korban kekerasan baik fisik maupun psikis, menjadi korban perdagangan orang (trafficking), kekerasan seksual, dan sebagainya.

Sementara peran pemerintah daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai Desa belum cukup optimal. Dapat dilihat dari tidak meratanya sosialisasi tentang hak-hak buruh migran, ketersediaan data yang tidak akurat hingga tingkat desa, minimnya progam-program pemberdayaan atau pemulihan dari pemerintah untuk buruh migran purna dan kurangnya sinergitas antar perangkat daerah dalam memberikan perlindungan maupun pendampingan bagi calon buruh migran, buruh migran ketika bekerja, purna pekerja migran bahkan keluarga buruh migran.

Situasi ini tidak sesuai dengan norma dan standar hak asasi manusia yang tercantum di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), UU No. 11 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), UU No. 6 tahun 2012 tentang ratifikasi konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarganya, dan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pada situasi dan kondisi tersebut diatas, maka organisasi masyarakat, komunitas dan NGO yang tergabung dalam Gerak Perempuan Migran
(GEMPURR) Jawa Tengah melakukan konsolidasi jaringan perempuan buruh migran Jawa Tengah untuk memetakan situasi pekerja migran sekaligus menyusun beberapa rekomendasi untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Rekomendasi tersebut adalah:
1. Memberikan perlindungan sepenuhnya dari awal keberangkatan, penempatan sampai kepulangan di tanah air.
2. Melakukan pengawasan yang ketat kepada PT yang dengan sengaja memalsukan dokumen calon buruh migran dengan alasan mempercepat proses penerbangan.
3. Melakukan pemberdayaan untuk buruh migran purna seperti pendidikan kritis tentang migrasi aman dan adil, pelatihan sampai penyaluran sehingga buruh migran purna dapat mandiri di negara sendiri dan tidak kembali bekerja ke luar negeri.
4. Merevitalisasi fungsi BLK/Balai Latihan Kerja yang ada di tingkat Provinsi maupun Kabupaten agar dapat juga diperuntukan calon buruh migran.
5. Menjamin kesejahteraan bagi keluarga buruh migran Indonesia yang ditinggalkan.
6. Mengoptimalkan layanan terpadu satu atap/LTSA untuk calon buruh migran Indonesia, buruh migran indonesia ketika bekerja dan purna buruh migran.
7. Menfasilitasi penyelenggaraan layanan pendampingan untuk pekerja migran Indonesia yang bermasalah sampai selesai.
8. Optimalisasi pengintegrasian data pekerja migran mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota hingga ke Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indoensia.
9. Memperkuat kerjasama antara Perangkat Daerah yaitu Disnakertrans, Dispermasdes, Dinas Sosial, DP3AKB, Dinas UMKM dan Koperasi, NGO/ LSM, organisasi masyarakat, komunitas dan CSR/ pelaku usaha, dan lain sebagainya, untuk memberikan pemberdayaan dan perlindungan calon buruh migran, buruh migran, purna buruh migran serta keluarga pekerja migran.
10. Menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan buruh migran di Jawa Tengah yang responsif gender.

Dialog Publik dengan Pemerintah Provinsi dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2019 dengan menghadirkan 4 Narasumber antara lain:
-Ruswanti, Ketua Organisasi WMC Grobogan Curut.
-Devi dari DP3 AKB Semarang.
-Nurhayati dari Disnakertrans Semarang.
-Ika Yuli, Kepala DIV.Advokasi Semarang.

Diawali dengan Pemutaran FILM berjudul “Mencari Matahari” dan penyampaian materi oleh masing-masing Narasumber, lalu dilanjut dengan Dialog tanya jawab oleh peserta antara lain:
– Nazza dari Kabar Bumi
– Anas dari Migran care
– WMC Curut

Dari hasil dialog tersebut menyatakan harapan agar jauh ke depan setelah LTSA di 9 kabupaten berjalan dengan lancar dan bisa Optimal maka kelak PJTKI hanya berperan sebagai Travel Agen saja, Tutur Ibu Nurhayati dari Disnakertrans Semarang.

(Nz)

Please follow and like us: