Sinar Migran

Gagal terbang, dokumen ditahan dan diancam denda

SINAR MIGRAN – CILACAP Gagal berangkat ke Hong Kong karena hamil seorang calon buruh migran asal Cilacap menjadi korban penahanan dokumen.

Kelengkapan dokumen seperti Kartu Keluarga, buku nikah, KTP , ijasah dan akte kelahiran merupakan syarat utama yang diminta oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia/ PJTKI kepada calon buruh migran. Namun dokumen penting tersebut sering disalah gunakan oleh PJTKI ataupun calo untuk memeras calon buruh migran dengan berbagai alasan.

Biasanya mereka akan menahan dokumen dengan alasan untuk meminta uang tebusan, jika calon buruh migran tidak jadi proses berangkat ke Negara tujuan atau sudah berangkat tetapi mengalami masalah, sehingga tidak bisa melunasi sisa potongan agen.

Seperti yang terjadi di Cilacap, Wati 21th menjadi korban penahanan dokumen oleh seorang calo yang bernama Tuti (47 ) warga kecamatan Gandrung kabupaten Cilacap. Tuti menahan dokumen Wati sejak Juli 2019 berawal ketika Wati ditawari untuk bekerja ke Hong Kong dengan iming – iming gaji tinggi dan uang pesangon.

Lalu, Wati mendaftar dengan menyerahkan Kartu Keluarga asli dan buku nikah asli sebagai syarat pendaftaran, setelah menyerahkan dokumen kepada calo Wati menunggu dirumah dan belum melakukan proses apapun. Dan juga belum menerima uang pesangon karena calo mengatakan akan merubah datanya terlebih dahulu untuk dituakan umurnya. Pada saat menunggu proses, Wati ternyata hamil kemudian dia mengundurkan diri tidak melanjutkan proses dan meminta kembali dokumennya.

Namun pihak calo meminta uang tebusan sebesar 1 juta atau 500 ribu, dengan alasan untuk mengembalikan uang biaya mengubah dokumen Karena sudah menyogok ke capil untuk mengubah dokumen. Karena tidak mempunyai uang Wati menolak memberikan uang tebusan dan dokumen ditahan oleh calo.

“Awalnya saya mau ke Hong Kong terus kartu keluarga sama buku nikah saya diminta katanya data mau dirubah dituakan dulu kemudian saya menunggu dirumah. Nah waktu menungggu itu saya baru sadara ternyata saya hamil, lalu saya mengundurkan diri, meminta kembali dokumen namun dia minta uang tebusan katanya untuk mengganti uang yang sudah masuk ke capil. Saya tidak punya uang makanya sponsor menahan dokumen saya”. Ungkap Wati saat dihubungi SINAR MIGRAN melalui media WA (24/10).

Pada tanggal 9 September 2020 Wati membaca sebuah postingan di fanspage KABAR BUMI, tentang posko pengaduan penahanan dokumen, kemudian Wati menghubungi salah satu nomer Kontak yang dicantumkan untuk meminta bantuan ke KABAR BUMI dalam mendampingi kasusnya.

Tepat tanggal 22 Oktober 2020, Wati berhasil mendapatkan dokumennya kembali tanpa harus memberikan uang tebusan.

“Alhamdulillah kemarin tanggal 22 Oktober 2020 dokumen saya sudah kembali setelah minta bantuan ke Organisasi KABAR BUMI untuk mendampingi, atas arahan dari KABAR BUMI saya bilang ke calo kalau dokumen saya tidak dikembalikan akan lapor ke polisi atau ke organisasi. Alhamdulilah tidak berapa lama dokumen saya dikirim melalui sebuah jasa ekpedisi ke rumah oleh calo. saya berharap pemerintah menghukum calo atau PT yang menahan dokumen ”. Tutupnya.

Menahan ijazah bertentangan dengan Pasal 9 & 38 UU No. 39/1999 tentang HAM.Penahanan dokumen bertentangan dengan Pasal 21 UU no. 6/2012 tentang pengesahan konvensi Internasional Perlindungan Hak Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Pasal 3 dan 6 ayat 1 dan 2 UUPPMI no. 18 tahun 2017. Dan UU no. 6/2011 tentang Keimigrasian.

(Yan)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *