July 13, 2020

Sinar Migran

Media Informasi Pemberdayaan Buruh Migran

PILAR GELAR PENYULUHAN KORBAN OVERCHARGING

Sejumlah korban overcharging beserta pengurus Pilar Hong Kong usai penyuluhan. Foto. Pilar Hong Kong.

Persatuan BMI Hong Kong Tolak Ovecharging (PILAR-HK) menggelar penyuluhan bertajuk “Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Korban Overcharging” bagi BMI pada Minggu, 12 Januari 2020, kemarin. Dihadiri 30 korban, penyuluhan sesi kedua ini diadakan di kantor HKCTU di Yau Ma Tei, hadir. Sebelumnya, PILAR telah mengadakan penyuluhan sesi pertama yang dihadiri 25 korban.

“Mayoritas korban berasal dari PT. Mustari Putra Mahkota. Mereka mengalami beberapa pelanggaran antara lain dipungut biaya penempatan sebesar HK$3000 per bulan selama 6 bulan baik pendatang baru atau eks Hong Kong yang bekerja lagi, dokumen ditahan oleh PT dan paspor juga disita oleh Agen Hong Kong” jelas Septi Yulianawati atau bisa dipanggil Jepi selaku Sekretaris PILAR dan penanggungjawab kegiatan.

Pemungutan biaya tersebut melanggar KEPMEN Nomor 98/2012 yang mengatur biaya penempatan sebesar Rp. 14.780.000 bagi BMI pendatang baru dan Rp. 6 juta bagi BMI eks Hong Kong yang bekerja lagi. Supaya melunasi potongan, maka BMI diikat dengan Perjanjian Penempatan oleh PT, perjanjian hutang oleh lembaga keuangan di Hong Kong, dan dokumen-dokumen penting disita oleh PT serta agen.

“Sebelum terbang, korban juga dijanjikan uang saku sebesar Rp. 4 juta. Tapi kenyataannya hanya diberi Rp. 1 – 2,5 juta dengan alasan dipotong untuk biaya materai, paspor, buku, seragam, sponsor, praktek masak dan lain sebagainya. PT. Mustari mengambil keuntungan berlipat ganda karena biaya-biaya tersebut sudah seharusnya masuk di dalam peraturan biaya penempatan” tegas Jepi.

Saat ini PILAR sedang mendampingi lebih dari 50 orang Buruh Migran yang sedang menuntut PT. Mustari melalui Kantor Konsulat RI di Hong Kong. Namun, ketika Buruh Migran memutuskan tidak membayar potongan, mereka mendapat intimidasi seperti majikan dihubungi lembaga penagihan/Agen/PT, dikirimi surat tagihan berulang-ulang, dianncam akan didatangi tempat kerjanya, pihak keluarga didatangi PJTKI dan diancam akan di laporkan ke polisi.

“Hingga sekarang belum ada komitmen dari Pemerintah untuk meyakinkan PJTKI mematuhi peraturan dan lebih tutup mata atas intimidasi-intimidasi tersebut terhadap korban. Namun kami akan terus mendampingi korban dan keluarganya untuk memperjuangkan keadilan” tutupnya.

Sekretaris dan Juru Bicara PILAR HK

Septi Yuliana Wati

kontak :
96851379

Please follow and like us:
error4
Tweet 20
fb-share-icon20