July 13, 2020

Sinar Migran

Media Informasi Pemberdayaan Buruh Migran

PERKUAT PERSATUAN DAN SOLIDARITAS
LAWAN COVID-19, DISKRIMINASI DAN PERBUDAKAN MODERN TERHADAP BURUH MIGRAN

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA
Pada Hari Buruh Internasional 1 Mei 2020

BMI Hong Kong memperingati hari buruh sedunia, Jum’at 1 Mei 2020.

Pada peringatan Hari Buruh Internasional, kami menyerukan kepada seluruh Buruh Migran Indonesia untuk memperkuat persatuan demi melindungi dan memajukan hak-hak dasar kita, sebagai pekerja dan manusia, di tengah ancaman pandemi COVID-19.

Kami juga memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja, termasuk migran, di sektor medis (dokter, perawat, dsb) dan sektor-sektor lain di garda terdepan yang telah gugur dalam menunaikan tugas. Mereka adalah pahlawan bagi rakyat yang sedang berjuang melawan virus Corona dan juga penindasan neoliberal globalisasi oleh perusahaan-perusahaan multi-nasional asing di Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya.

Buruh Migran Indonesia adalah kelompok yang paling rentan akibat wabah ini. Sejauh ini, sudah hamper 600 warga Indonesia diluar negeri yang dinyatakan positif terinfeksi dan 32 meninggal. Sementara buruh migran yang masih bekerja menderita tekanan kerja dan mental, dirumahkan tanpa digaji, kehilangan pekerjaan, dilarang libur, tidak diberi alat pencegahan, terancam ditangkap dan dideportasi, mobilitas yang dibatasi dan masih banyak lagi. Pandemi ini tidak hanya memblejeti kondisi kerja buruh migran yang buruk, tetapi juga memperparahnya. Bahkan kelaparan kini menjadi ancaman baru khususnya bagi buruh migran tidak berdokumen seperti di Malaysia, Macau dan di negeri Belanda.

Yang lebih menyedihkan, negara-negara penempatan tidak memasukkan buruh migran ke dalam skema perlindungan dari COVID-19 dan kalaupun ada sangat minim. Ketika negara-negara penempatan memberikan bantuan keuangan dan barang bagi masyarakatnya, buruh migran tidak diberi. Bagi buruh migran Indonesia di negara Asia, layanan tes kesehatan justru digunakan untuk ‘menangkap’ buruh migran tidak berdokumen. Sementara bagi buruh migran Belanda yang sebagian besar tak berdokumentasi, layanan tespun tidak dilakukan. Negara-negara penempatan juga sengaja menutupi jumlah buruh migran yang terinfeksi COVID-19 demi menyelamatkan ‘image’ dan menutupi buruknya perlakuan mereka terhadap buruh migran. Mereka justru memanfaatkan COVID-19 untuk sengaja mendeportasi buruh migran yang selama ini menjadi tulang punggung dan memajukan pembangunan di negeri-negeri mereka.

Buruh migran yang selama ini menggerakkan sektor-sektor jasa seperti rumah tangga, pabrik, perkebunan, bangunan, restoran, panti jompo, anak buah kapal dan pekerja pelayaran. Namun, hak-hak kita sebagai pekerja tidak dihormati dan dilindungi. Dibawah sistem kapitalisme yang dianut mayoritas negara di dunia hari ini, buruh migran diperlakukan layaknya budak modern untuk dieksploitasi dan dibuang ketika sudah tidak membutuhkan. Sistem jahat juga yang menempatkan buruh migran sebagai komoditi/barang dagangan bagi pemerintah Indonesia demi mendapatkan keuntungan.

Namun yang lebih tragis lagi, di tengah kepanikan, kelaparan dan gelombang deportasi massal buruh migran, pemerintah Indonesia tidak siap menerima warga negaranya kembali pulang ke tanah air. Tidak ada pengecekan gratis COVID-19 bagi buruh migran yang dipulangkan demi mengurangi stigma terhadap buruh migran yang dianggap sebagai pembawa virus. Tidak ada bantuan keuangan yang diberikan selama buruh migran harus menganggur dan belum bisa kembali bekerja keluar negeri. Tidak ada lapangan kerja dengan upah layak di dalam negeri bagi buruh migran yang mengalami PHK yang disiapkan pemerintah. Hal ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena jumlah buruh migran yang di-PHK dan dideportasi akan terus bertambah seiring dengan banyaknya perusahaan yang tutup di negara-negara penempatan dan PHK massal juga akan menimpa pekerja lokal.

Sejauh ini pemerintah memang sudah melakukan beberapa tindakan kongkret khususnya bagi buruh migran di Asia seperti pemberian masker dan sanitizer, sembako, pemulangan pekerja pelayaran dari kapal-kapal yang terinfeksi, sosialisasi online, nota kepada pemerintah-pemerintah penempatan dan lain sebagainya. Namun bagi buruh migran di luar Asia, di negeri Belanda misalnya, belum dilakukan pemberian masker, sembako maupun pelayanan yang menyangkut penampungan. Akan tetapi, kita tahu benar, upaya-upaya tersebut yang terutama telah dilakukan di beberapa negara di Asia sangat tidak memadai untuk merespon dampak besar yang muncul akibat COVID-19. Krisis kali ini menuntut pemerintah untuk tidak mencari solusi keluar negeri tetapi sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan di dalam negeri yang menyebabkan jutaan orang miskin dan terpaksa menjadi buruh migran. Persoalan-persoalan tersebut antara lain kemiskinan, pengangguran, upah murah, penggusuran, privatisasi pelayanan dan semua proyek-proyek pembangunan yang merugikan rakyat. Di titik akhir, hanya investor asing dan segelintir elit di dalam negeri yang diuntungkan, tetapi mayoritas menderita kelaparan, penelantaran dan keterbelakangan.

Namun, apa yang menimpa buruh migran juga dialami mantan buruh migran dan keluarganya, buruh dan rakyat Indonesia yang sama-sama merasakan dampak krisis neoliberal globalisasi dan COVID-19. Sejak pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto menerapkan kebijakan neoliberal globalisasi dengan menjual sumber daya alam dan memprivatisasi layanan publik kepada asing, rakyat semakin menderita akibat harga kebutuhan dan pelayanan yang mahal, perampasan tanah dan penggusuran, upah murah dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Ketika COVID-19 mengancam, rakyat bahkan tidak mampu membeli alat-alat pencegahan seperti masker dan menjangkau layanan medis. Di tengah rakyat yang terancam kehilangan sumber penghidupan, pemerintah hanya memberi kepada segelintir dan menolak memberi bantuan kepada semua orang.

Tantangan buruh migran akan semakin berat. Buruh migran tidak hanya melawan virus Corona tetapi juga serangan-serangan yang akan semakin intensif merampasi hak-hak dasar kita. Untuk itu, kita harus memperkuat persatuan kita sebagai sesama buruh migran dan juga solidaritas kita dengan sesame pekerja di negara-negara penempatan. Lebih dari itu, kita juga harus menyatukan diri dengan rakyat Indonesia yang sedang memperjuangkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Kita harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengorganisir buruh migran baik online maupun offline. Kita tidak boleh menyerah pada kondisi saat ini dan menyiapkan diri kita untuk menyambut tantangan yang lebih besar. Karena kita buruh dan kita bukan budak!

Selamat May Day!
Majulah perjuangan buruh migran! Hidup solidaritas internasional!
Organisasi dan aliansi pendukung:
Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI-Hong Kong)
Komite Keadilan Migran Indonesia (KKMI-Hong Kong)
Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI-Macau)
Asosiasi Buruh Migran Indonesia (ATKI-Taiwan)
Indonesian Family Network (IFN-Singapura)
Tenaganita-Malaysia
Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI-Indonesia)
Indonesian Migrant Workers Union, Netherlands (IMWU-NL)

Please follow and like us:
error4
Tweet 20
fb-share-icon20