KASUS YULI RISWATI: BUKTI PERLAKUAN DISKRIMINATIF PEMERINTAH HONG KONG TERHADAP PRT MIGRAN

Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) – aliansi yang beranggotakan organisasi-organisasi massa Buruh Migran Indonesia, mantan dan keluarganya – turut prihatin dan marah atas perlakuan diskriminatif yang menimpa Yuli Riswati yang ditahan dan dideportasi paksa oleh imigrasi Hong Kong.

Yuli Riswati adalah PRT migran asal Indonesia yang telah bekerja di Hong Kong lebih dari 10 tahun dan aktif dalam bidang kepenulisan. Dia banyak mengangkat persoalan-persoalan dan tuntutan-tuntutan PRT Migran. Tulisannya bahkan diluar negeri hingga dia mendapat penghargaan dari the Taiwan Literature Award for Migrants.

Pada tanggal 23 September 2019, Yuli ditangkap dan disidangkan dengan tuduhan tidak memperpanjang visa kerja (overstay). Seperti pengakuannya Yuli yang masih bekerja di rumah majikan lupa bahwa dia harus memperpanjang visa kerjanya setelah memperbaharui paspornya.

Perpanjangan visa bisa dilakukan dengan cara keluar Hong Kong (Exit) atau mendatangi kantor imigrasi. Namun dalam persidangan di pengadilan Shatin pada 04 November 2019, hakim membebaskan Yuli dari tuduhan pelanggaran setelah bukti yang ada tidak memadai untuk menghukumnya. Akan tetapi, setelah Yuli dibebaskan, pihak imigrasi secara sepihak dan tidak adil menahan dan mendeportasi Yuli.

Imigrasi menganggap dia tidak punya visa kerja dan tempat tinggal, maka tidak berhak tinggal di Hong Kong. Padahal pihak majikan telah menawarkan untuk menampungnya dan mengurus perpanjangan visa kerjanya. Namun tawaran tersebut ditolak oleh imigrasi. Yuli dipaksa menandatangani surat perintah pemulangan (removal order) dan jika menolak maka dia akan ditahan hingga waktu yang tidak terbatas.

Buruknya kondisi pusat penahanan dan kesehatan yang semakin menurun membuat Yuli akhirnya memutuskan untuk menandatangi surat pemulangan tersebut. Yuli dipulangkan ke Indonesia pada 2 Desember 2019.

Apakah kasus Yuli hanya menimpa dia semata? Tidak!

Apa yang dialami Yuli juga dialami banyak PRT Migran lainnya dan bisa saja menimpa kita semua. Hal ini karena Pemerintah Hong Kong sengaja mengikat PRT Migran dengan peraturan-peraturan yang diskriminatif sebagai berikut:

  • Pembatasan visa dan mandatory Exit setiap tahun

PRT Migran diikat pada visa kerja yang sangat terbatas yakni: visa bergantung pada majikan yang menandatanganinya, jika terjadi pemutusan kontrak maka hanya diijinkan tinggal maksimal 14 hari dan setiap tahun diharuskan memperbaharui visa kerja dengan cara keluar dari Hong Kong (Mandatory Exit).

Banyak PRT Migran yang tidak memahami aturan ini atau kadang lupa yang umum juga terjadi di kalangan orang-orang organisasi. PRT yang melanggar ( overstay) maka bisa ditangkap, dipersidangkan, ditahan, di penjara, dideportasi dan di-blacklist.

Sementara itu, pekerja asing lain tidak memiliki pembatasan visa sekejam itu. Mereka diperbolehkan berganti profesi, tidak diharuskan keluar Hong Kong setiap tahun dan tetap bisa tinggal di Hong Kong hingga visa habis meski terjadi pemutusan kontrak.

  • Larangan untuk melakukan semua kegiatan di luar pekerjaan rumah tangga di rumah majikannya

Aturan Hong Kong melarang PRT Migran untuk melakukan aktivitas apapun, dibayar atau tidak dibayar, yang tidak tertera di kontrak kerja. Jika ketahuan maka dianggap telah melakukan pelanggaran ijin tinggal sehingga bisa dipersidangkan, dihukum, dideportasi dan diblacklist.

Namun jika PRT Migran tersebut menjadi anggota organisasi atau perkumpulan maka ia diijinkan melakukan aktivitas-aktivitas keorganisasian selama tidak bertentangan dengan hukum setempat.
Sementara itu pekerja asing lain bebas melakukan kegiatan apapun termasuk terjun ke politik lokal bahkan terlibat dalam kampanye pemilu. Mereka punya hak coblos, tetapi PRT Migran tidak diberi hak tersebut.

  • Larangan berganti ke jenis profesi lain dan menjadi penduduk tetap

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Hong Kong, orang asing yang telah tinggal selama 7 tahun berturut-turut maka dapat mengajukan untuk menjadi permanent resident atau penduduk tetap. Tapi hak ini tidak berlaku bagi PRT Migran meskipun telah bekerja selama puluhan tahun di Hong Kong.

Lebih dari itu, PRT juga tidak diijinkan untuk berpindah ke jenis pekerjaan professional lain meskipun ada kantor atau perusahaan yang bersedia mempekerjakannya. Artinya, sekali menjadi PRT maka selamanya PRT kecuali yang bersangkutan menikah dengan orang lokal atau memiliki status permanent resident di Hong Kong.

Hong Kong berkembang pesat berkat kontribusi 380.000 PRT Migran yang berasal dari Filipina, Indonesia, Thailand, Nepal, Srilanka, India, Bangladesh dan Burma. Mereka didatangkan sejak tahun 1970 untuk membebaskan perempuan lokal supaya bisa bekerja diluar rumah dan meningkatkan pendapatan tanpa harus mengkhawatirkan tugas-tugas rumah tangga. Layanan sosial bagi orang jompo dan anak yang seharusnya dijamin oleh Pemerintah diserahkan begitu saja menjadi urusan domestik antara perempuan lokal dan perempuan migran.

PRT Migran juga dibatasi upahnya sangat rendah dan 50% masih harus dipergunakan untuk membiayai kebutuhannya di Hong Kong seperti membayar biaya penempatan, biaya komunikasi, transportasi, baju dan lain-lain.

Mengapa PRT Migran diikat seperti ini?

Karena dalam skema pembangunan ekonomi neoliberal globalisasi, Pemerintah Hong Kong berkepentingan menjadikan PRT Migran sebagai budak di dalam rumah sehingga para perempuan lokal bisa bebas bekerja. Hak-hak PRT Migran juga sengaja dibatasi sehingga para majikan juga tidak menuntut berlebih kepada Pemerintah dan perusahaan dimana mereka bekerja.

Inilah alasannya JBMI melancarkan kampanye melawan praktek perbudakan modern yang diberlakukan Pemerintah Hong Kong terhadap PRT Migran melalui aturan-aturannya.

Belajar dari kasus Yuli, pelajaran penting apa yang harus kita petik bersama :

  1. Belajarlah tentang peraturan di Hong Kong untuk PRT Migran supaya kita tahu hak dan kewajiban kita.
  2. Cek masa berlaku paspor dan visa kerja dan jangan lupa memperpanjang. Jika melebihi batas, maka segera datangi organisasi yang bisa membantu.
  3. Jika paspor dan kontrak kerja ditahan Agen, segeralah meminta kembali melalui KJRI Hong Kong, kepolisian Hong Kong atau organisasi.
  4. Bergabunglah di organisasi dan aktif mengubah peraturan-peraturan yang merugikan PRT Migran.
  5. Ketika beraktivitas diluar rumah majikan, harap PRT migran memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku.

JBMI mendukung perjuangan untuk menegakkan hak-hak Yuli Riswati yang telah dilanggar dan akan terus mengkampanyekan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasikan PRT migran. Karena PRT Migran juga pekerja dan manusia, tidak ada bedanya dengan orang-orang lain di Hong Kong. 04 Desember 2019

Please follow and like us:
error0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *