“HUKUM PPTKIS PELAKU OVERCHARGING DAN LINDUNGI KORBAN DARI SEGALA BENTUK INTIMIDASI”

Siaran Media
11 Desember 2019

Didampingi JBMI Hong Kong, korban overcharging demo didepan KJRI, menuntut keadilan dan perlindungan negara. (Foto. JBMI Hong Kong)

Demikian pesan yang disuarakan Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) pada aksi piket di depan kantor KJRI di Hong Kong pada Minggu kemarin, 8 Desember 2019. Aksi diadakan bertepatan ketika Sekretaris Utama BNP2TKI sedang berdialog dengan organisasi-organisasi BMI.

JBMI menuntut pertanggung jawaban Pemerintah Indonesia untuk melindungi BMI yang diintimidasi oleh PPTKIS, Agen, lembaga keuangan dan penagih karena telah melaporkan pelanggaran pemungutan biaya penempatan melebihi ketentuan (overcharging) dan penahanan dokumen.

Aksi diikuti sekitar 50 orang termasuk 20 korban yang sedang memperkarakan PPTKIS yang melanggar Kepmen No 98/2012 tentang aturan biaya penempatan dan UUPPMI No 18/2017.

“BMI adalah korban yang dikorbankan negara. Kami dimiskinkan, dipaksa masuk PT (PPTKIS) lalu diperas dan diperbudak. Ketika kami menuntut hak-hak kami, Pemerintah mengabaikan dan sengaja menelantarkan kami” jelas Sringatin, koordinator JBMI.

Pemerintah mengakui bahwa overcharging dan penahanan dokumen adalah pelanggaran hukum, berjanji menghapus biaya penempatan atau zero agency fee dan menjamin hak korban untuk menuntut haknya. Namun faktanya BMI tetap dipungut biaya HK$12.000 hingga HK$30.000 melebihi ketentuan Pemerintah yakni tidak lebih dari Rp. 15 juta bagi pendatang baru dan Rp. 6 juta bagi eks. Selain itu, penahanan dokumen penting seperti KTP, ijasah, akte, Kartu Keluarga, surat nikah/cerai, dan lainnya masih marak terjadi. Sedihnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut dibiarkan begitu saja.

“Menaker, BNP2TKI dan KJRI selalu mendorong korban untuk melapor. Tapi ketika korban diintimidasi, Pemerintah tutup mata dan tidak memberi kepastian. KJRI juga menolak untuk memberi surat bukti pengaduan dan malah menyuruh korban melunasi potongan. Apakah ini yang disebut perlindungan?” tegas Sringatin.

Sejak 2018, JBMI telah  mendampingi pelaporan hampir 300 BMI ke KJRI. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 korban berhasil mendapat ganti rugi dari PPTKIS dan dokumennya dikembalikan. Mayoritas korban adalah pendatang baru dan eks.

“Setiap bulan, saya harus bayar HK$3000 selama 6 bulan dan sudah lunas 3 bulan. PT juga menahan KTP, KK dan surat kematian. Sekarang saya sudah paham peraturan, jadi tidak mau bayar lagi. Tapi orang PT datang ke rumah dan mengancam keluarga akan menyita tanah dan rumah. Saya sudah lapor ke KJRI tapi disuruh tetap bayar sembari menunggu proses” tutur salah satu korban bernama Susi yang sedang menuntut haknya dari PT. Mustari Mitra Mahkota.

Selain Susi, sebanyak 50 BMI tercatat juga menuntut PT yang sama. Tahun ini, sebanyak 173 korban mendatangi JBMI untuk melaporkan 28 PPTKIS di Indonesia.  Mayoritas korban, keluarga dan majikannya diancam dan dipaksa melunasi. Meskipun intimidasi tersebut sudah dilaporkan, KJRI beralasan tidak bisa melakukan apa-apa karena pihak yang berwenang adalah BNP2TKI di Jakarta.

JBMI telah menuntut kepada Pemerintah untuk segera memecahkan masalah ini melalui pertemuan antar kementrian dan lembaga. Namun hingga sekarang, tuntutan tersebut tidak dipenuhi sehingga korban dibiarkan menderita sendiri.

“Kami tidak mau janji. Kami butuh bukti. Kalau Pemerintah hadir melindungi BMI, yakinkan kami bisa menuntut hak-hak dengan aman, berikan surat bukti pengaduan dan ciptakan sistem pengaduan yang mudah dijangkau dari luar negeri, transparan dan adil” tutup Sringatin.

JBMI berencana menggelar aksi susulan pada minggu ini dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional.

Please follow and like us:
error0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *